Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi periode 2026–2030 menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius mempercepat implementasi Pemerintahan Digital Bangka Tengah demi mewujudkan tata kelola yang efisien dan pelayanan publik prima. Simak upaya selengkapnya!

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam menegaskan bahwa pengukuran Kinerja ASN Kubu Raya dilakukan secara objektif, menepis sorotan yang hanya berdasar pandangan individu dan menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan.

Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyoroti integritas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi?

Presiden Prabowo Subianto menetapkan lima Prioritas Prabowo NTB usai meresmikan Bendungan Meninting, menekankan pentingnya persatuan, kerja nyata, dan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk kemajuan daerah.

Presiden Prabowo Subianto menitipkan lima pesan penting untuk NTB, menekankan penguatan persatuan, kerja nyata, dan pembangunan yang berpihak pada rakyat demi kesejahteraan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan negara terletak pada keberanian mengakui kesulitan dan mencari solusi. Ini adalah kunci sukses yang ditekankan Prabowo untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pemkab dan DPRD Jember sepakati lima Raperda menjadi Perda. Langkah strategis ini perkuat tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melelang kendaraan dinas operasional guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Lelang Kendaraan Dinas Sultra ini diharapkan mengoptimalkan pengelolaan aset dan menekan biaya perawatan yang membebani A

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah dan korupsi saat peringatan hari lahir Bung Karno, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansi Trisakti.

Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala OPD, menandai langkah serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.