Pemprov Papua Harap Penyuluh Antikorupsi Perkuat Budaya Integritas di Bumi Cenderawasih

Pemerintah Provinsi Papua menaruh harapan besar kepada Forum Penyuluh Antikorupsi periode 2026–2030. Forum ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas di Bumi Cenderawasih. Upaya ini bertujuan memperkuat pencegahan korupsi di wilayah tersebut.

Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua pada Kamis (16/7) di Jayapura menandai langkah penting. Ini merupakan bagian dari strategi komprehensif Pemprov Papua untuk memerangi korupsi. Langkah ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya forum ini. Ia menyatakan bahwa pembentukan tim penyuluh merupakan upaya nyata membangun budaya integritas. Hal ini disampaikan Aryoko di Jayapura pada Minggu (19/7).

Peran Strategis Forum Penyuluh Antikorupsi dalam Edukasi

Aryoko A.F. Rumaropen menjelaskan, tim penyuluh antikorupsi memiliki peran strategis. Mereka bertugas menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas kepada aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat. Edukasi dan penyuluhan secara berkelanjutan menjadi kunci dalam proses ini.

Pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata. Menurut Aryoko, langkah pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat sangatlah krusial. Ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Melalui program edukasi yang terencana, forum ini akan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman kolektif tentang bahaya korupsi. Selain itu, mereka juga akan menumbuhkan komitmen bersama untuk menolak praktik-praktik koruptif.

Kolaborasi dan Akuntabilitas untuk Tata Kelola Bersih

Pemprov Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi menjadi mitra strategis pemerintah. Kemitraan ini penting dalam memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di seluruh sektor. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi fokus utama.

“Kami juga meminta seluruh pengurus forum yang telah dikukuhkan menjalankan amanah secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Aryoko. Penekanan pada profesionalisme ini krusial untuk keberhasilan program.

Pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas harus bersinergi. Sinergi ini akan memastikan nilai-nilai integritas menjadi budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.

Membangun Budaya Integritas Berkelanjutan di Bumi Cenderawasih

Pembentukan forum ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Pemprov Papua. Visi tersebut adalah menciptakan budaya integritas yang berkelanjutan di seluruh wilayah. Ini akan mendukung pembangunan daerah yang adil dan merata.

Dengan adanya penyuluh antikorupsi, diharapkan kesadaran akan pentingnya integritas semakin meningkat. Hal ini akan mendorong perubahan perilaku positif di kalangan ASN dan masyarakat. Pada akhirnya, ini akan menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

Melalui upaya berkelanjutan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Papua dapat menjadi contoh. Provinsi ini dapat menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Ini sekaligus membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: AntaraNews