Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi periode 2026–2030 menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pemerintah biayai alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Langkah ini diharapkan mampu mencegah korupsi politik dan menciptakan persaingan lebih adil.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serius memetakan potensi kebocoran PAD parkir. Temuan indikasi awal menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh untuk optimalkan penerimaan daerah dan mencegah korupsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena berikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Fisip Unpatti, menanamkan integritas dan dorong generasi muda kawal pemerintahan. Simak upaya Pemkot Ambon dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi hukum di puskesmas untuk memperkuat Pencegahan Korupsi Puskesmas Rejang Lebong dan memastikan pelayanan kesehatan yang transparan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif **awasi APBD Pati** dari perencanaan hingga pengadaan. Langkah ini bertujuan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, membuat pembaca penasaran akan dampak

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim mengimbau jajarannya untuk tidak merekayasa laporan CRM, menegaskan pengawasan ketat pasca insiden AI di Jakarta Timur.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya menanamkan integritas antikorupsi sejak dini di ruang kelas, menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam mencegah korupsi dan membangun tata kelola bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.