Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi hukum di puskesmas untuk memperkuat Pencegahan Korupsi Puskesmas Rejang Lebong dan memastikan pelayanan kesehatan yang transparan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif **awasi APBD Pati** dari perencanaan hingga pengadaan. Langkah ini bertujuan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, membuat pembaca penasaran akan dampak

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim mengimbau jajarannya untuk tidak merekayasa laporan CRM, menegaskan pengawasan ketat pasca insiden AI di Jakarta Timur.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya menanamkan integritas antikorupsi sejak dini di ruang kelas, menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam mencegah korupsi dan membangun tata kelola bersih.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya Integritas Pejabat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Ia meminta kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh apar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan larangan THR Kepala Daerah kepada pihak eksternal, menyusul penetapan tersangka Bupati Cilacap. Simak imbauan penting KPK untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Garda Desa untuk mengawasi 1.238 desa di Banten, mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengeluarkan surat edaran resmi melarang pejabat daerah menerima bingkisan Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pengisian MCSP, langkah krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan mencapai zona integritas hijau.

Kota Tangerang mewakili Provinsi Banten sebagai calon percontohan Kota Antikorupsi 2026 inisiasi KPK, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tengah menjalani observasi sebagai kandidat percontohan Kabupaten Antikorupsi tingkat nasional pada tahun 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

Kejaksaan Negeri Padang serius mengawal anggaran pendidikan dengan dua instrumen hukum. Kejari Padang cegah penyimpangan sekolah melalui deteksi dini dan pendampingan hukum, demi ekosistem pendidikan yang bersih dan bebas intimidasi.