Pencegahan Korupsi

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan empat program utama Kampanye Antikorupsi 2026 untuk menanamkan nilai integritas di masyarakat, dari Jelajah Negeri hingga festival film, guna membangun kesadaran kolektif.

KPK menyoroti penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Idul Fitri 2026. Kepala daerah diimbau evaluasi menyeluruh praktik penyalahgunaan kendaraan dinas Mudik 2026 ini.

Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran menindaklanjuti rekomendasi KPK, fokus pada penguatan regulasi dan administrasi akuntabel untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan LKPJ Gubernur Babel Tahun Anggaran 2025, menegaskan bahwa laporan ini adalah bukti kerja nyata pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghematan anggaran negara sebesar Rp308 triliun dari pemotongan belanja tidak produktif, menegaskan langkah ini sebagai upaya serius pemerintah dalam pencegahan korupsi dan peningkatan efisiensi anggaran negara.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat APBN sebesar Rp308 triliun melalui pemangkasan belanja tak produktif, sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan uang rakyat dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran tidak produktif sebesar Rp308 triliun. Langkah ini bertujuan menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi belanja negara, sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 322 perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Sulawesi Selatan sejak 2020, menyoroti urgensi pencegahan korupsi yang sistemik.

Kejaksaan Negeri Sukamara gencar edukasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terkait pencegahan risiko hukum perbankan. Ini penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Pemerintah Kota Bandung mengumumkan peningkatan anggaran infrastruktur jalan menjadi Rp300 miliar pada 2026. Simak bagaimana Pemkot Bandung memastikan kualitas dan akuntabilitas dalam Peningkatan Anggaran Infrastruktur Jalan Bandung ini.

KPK Ingatkan Antam untuk berhati-hati dalam pembelian hasil tambang rakyat. Langkah ini penting guna mencegah ketidakadilan ekonomi dan potensi penyimpangan di sektor pertambangan yang kompleks.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Ramadhan Leadership Camp untuk memperkuat integritas dan kapasitas pejabatnya, sebuah inisiatif penting yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan bersih.

Presiden Prabowo Subianto menepis tudingan pemborosan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, menegaskan pendanaan berasal dari efisiensi anggaran pemerintah untuk mencegah korupsi dan mengatasi stunting.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Agung RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerangan hukum, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Makassar.

Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Dinas PUPR Aceh semakin memperkuat Pengawalan Proyek Strategis Aceh, memastikan setiap pembangunan berjalan transparan dan akuntabel demi manfaat masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.