Pemprov Papua Ajak UMK OAP Manfaatkan Katalog Elektronik untuk Perluas Pasar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara aktif mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk memanfaatkan platform Katalog Elektronik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di Jayapura. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua, Sohna Musaad, pada Minggu (09/8).

Pemanfaatan Katalog Elektronik dianggap sebagai strategi kunci pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha lokal. Melalui platform digital ini, produk-produk UMK OAP diharapkan dapat lebih mudah dijangkau oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemprov Papua terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sohna Musaad menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2025-2029. Visi tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua. Kebijakan ini juga memberikan ruang afirmasi khusus bagi pelaku usaha OAP.

Komitmen Pemprov Papua dalam Peningkatan Kesejahteraan UMK OAP

Plt Kepala Biro BPBJ Provinsi Papua, Sohna Musaad, menekankan pentingnya transisi digital bagi UMK dan koperasi lokal, terutama bagi Orang Asli Papua. Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera mengambil peluang yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Komitmen Pemprov Papua ini tidak terlepas dari tujuan jangka panjang yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen vital dalam mencapai visi tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan pemerintah Provinsi Papua secara eksplisit memberikan ruang afirmasi. Ruang ini ditujukan bagi pelaku usaha OAP serta UMK dan koperasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat bersaing secara sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudahan Akses dan Pendampingan untuk Pelaku Usaha Lokal

Untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, Pemprov Papua memberikan berbagai kemudahan akses. Salah satunya adalah dalam proses pendaftaran pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Kemudahan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan awal bagi UMK OAP yang ingin bergabung.

Selain pendaftaran, BPBJ juga aktif membantu pelaku usaha dalam memasukkan produk mereka. Bantuan ini mencakup penyesuaian kategori usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang relevan. Proses ini memastikan produk UMK OAP dapat terdaftar dengan benar dan mudah ditemukan di Katalog Elektronik.

Sohna Musaad menambahkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memanfaatkan sistem e-purchasing. Kewajiban ini berlaku dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang mereka lakukan. Kebijakan ini secara langsung menciptakan pasar bagi produk-produk UMK OAP yang terdaftar di Katalog Elektronik.

Bentuk pendampingan lainnya adalah bimbingan teknis yang diberikan kepada pelaku usaha lokal dan OAP. Bimbingan ini mencakup pembuatan akun penyedia, penayangan produk sesuai kategori, hingga tata cara transaksi. Proses negosiasi dan mini kompetisi juga menjadi bagian dari materi bimbingan teknis.

Sumber: AntaraNews