pengadaan barang jasa

Pemerintah Provinsi Papua mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Orang Asli Papua (OAP) untuk memanfaatkan Katalog Elektronik demi memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Pemerintah Daerah DIY mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak rekanan proyek pengadaan mesin susu setelah terjadi wanprestasi, menegaskan komitmen pada transparansi anggaran dan penegakan hukum.

BPMA dan BKI bersinergi optimalkan pengadaan barang dan jasa hulu migas Aceh, memastikan proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini demi kemandirian serta ketahanan energi nasional.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Kejaksaan Negeri Situbondo terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPUPP. Penetapan tersangka korupsi DPUPP Situbondo kini menanti hasil audit kerugian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil suami dan anak Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan aliran dana korupsi dan pengelolaan PT Raja Nusantara Berjaya.

KPK membongkar praktik Korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, yang diduga mengarahkan SKPD untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender proyek. Simak detailnya!

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan PT Raja Nusantara Berdaya (RNB) dan tim suksesnya.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas hambatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti isu mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan, mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran dan kewaspadaan terhadap potensi korupsi.

KPK Periksa PPK Dinkes Lampung Tengah, IBW, dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ardito Wijaya. Apa peran IBW dalam dugaan suap ini?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat Aceh Tamiang hingga 3 Februari 2026 bertujuan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana banjir.

Pemprov Sulsel raih predikat sangat baik dari LKPP RI dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2025. Ini menandakan kinerja optimal dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kota Ambon berhasil meraih predikat Sangat Baik dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Ambon dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. Simak selengkapnya!

Pengacara terdakwa Nadiem Anwar Makarim akan melaporkan tiga saksi kasus dugaan korupsi Chromebook ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

Pemerintah Kota Tangerang membuka Bimtek TKDN gratis tahun 2026 bagi pelaku usaha industri, bertujuan meningkatkan pemahaman sertifikasi TKDN dan memperluas peluang pasar produk lokal.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mewujudkan belanja ATK transparan dan efisien lewat kontrak payung konsolidasi berbasis katalog elektronik, demi optimalisasi anggaran daerah.