KPK Lapor Presiden dan DPR RI soal Hasil Kajian Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi melaporkan hasil kajian pencegahan korupsi dalam sektor tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sabtu (25/4). Tindakan ini merupakan langkah konkret KPK untuk mendorong pemerintah dan legislatif mewujudkan reformasi sistem politik di Indonesia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pentingnya laporan ini sebagai upaya kolektif.

Laporan tersebut memuat tiga rekomendasi utama yang dinilai krusial oleh KPK untuk segera ditindaklanjuti atau diimplementasikan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas partai politik serta mencegah praktik korupsi. KPK berharap adanya implementasi cepat dari rekomendasi yang telah disampaikan.

Penyampaian laporan ini dilakukan di Jakarta, menandai komitmen KPK dalam memberantas korupsi dari hulu. KPK berpandangan bahwa perbaikan tata kelola partai politik adalah fondasi penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir celah korupsi yang sering terjadi.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa rekomendasi pertama KPK adalah melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Perubahan ini mencakup aspek rekrutmen penyelenggara pemilu, metode kampanye dan pemungutan suara, serta penghitungan dan rekapitulasi suara. Penguatan pasal-pasal yang mengatur sanksi juga menjadi fokus utama dalam revisi regulasi tersebut.

Rekomendasi kedua berfokus pada perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. KPK menyarankan penambahan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas internal partai.

Apabila tiga rekomendasi utama ini ditindaklanjuti, KPK berharap akan terwujudnya perbaikan sistem tata kelola partai politik secara menyeluruh. Perbaikan ini terutama menyasar aspek kaderisasi hingga pendidikan politik yang lebih berkualitas. Tujuannya adalah menciptakan proses yang transparan dan akuntabel di semua tingkatan partai.

“Tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel,” ujar Budi Prasetyo, menekankan dampak positif dari implementasi rekomendasi ini. Ini menunjukkan visi KPK untuk sistem politik yang lebih bersih dan berintegritas.

Rekomendasi ketiga dari KPK adalah mendorong pemerintah bersama DPR RI untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. RUU ini dinilai sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang yang marak terjadi. Pembatasan uang kartal diharapkan dapat memutus rantai transaksi ilegal.

“Khusus pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, KPK menilai hal ini mendesak karena masih maraknya praktik vote buying atau money politics (pembelian suara atau politik uang, red.) yang dilakukan melalui transaksi uang fisik,” kata Budi. Praktik ini dipandang KPK sebagai salah satu pintu masuk terjadinya korupsi yang berulang dan sulit diawasi. Oleh karena itu, langkah ini sangat strategis.

Menurut Budi, RUU tersebut menjadi sangat penting untuk dibahas karena praktik pembelian suara atau politik uang seringkali menjadi pemicu korupsi. Pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Ini adalah upaya proaktif untuk menutup celah korupsi sistemik.

Penerapan RUU Pembatasan Uang Kartal diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang merusak integritas pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi akan menjadi lebih bersih dan representatif. KPK berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RUU ini hingga tuntas.

Sumber: AntaraNews