Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkolaborasi dengan SMK Swasta Subulussalam untuk menggalakkan pengawasan pemilu partisipatif di kalangan generasi muda, memperkuat kualitas demokrasi.

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Berbagai dinamika politik mewarnai pemberitaan nasional. Simak Rangkuman Politik Terkini mulai dari penugasan Wapres Gibran ke G20, agenda Ratu Belanda, hingga isu IKN dan penanganan narkoba.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyoroti tingginya partisipasi pilkada yang berbanding terbalik dengan rendahnya keterlibatan masyarakat pasca-pemilu, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan dugaan politik uang.

Setelah melalui drama Pilkada Barito Utara terpanjang dengan dua kali Pemungutan Suara Ulang, Shalahuddin dan Felix S. Tingan akhirnya resmi dilantik. Simak cerita di baliknya!

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Cawagub Jakarta Suswono menghindari politik uang atau money politic di pemilihan kepada daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Momen Anggota DPR PDIP Minta KPU Legalkan Politik Uang.

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.