Pilkada

Aktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.

Harus diakui, Kaesang mengatakan Pilkada langsung memiliki kekurangan.

Kajian tersebut bersifat rahasia dan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

KPU Bangka Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemula dari kalangan pelajar, demi Pemilu yang inklusif dan berkualitas.

Menurut Dasco, usulan tersebut tetap harus dikaji mendalam, terutama aspek keamanannya.

Apalagi, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.

Pilkada langsung selama ini merupakan hak konstitusional warga Jakarta yang tidak bisa diubah secara tergesa-gesa.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Hal itu Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno simpulkan berdasarkan pengalamannya menghadapi dinamika Pilkada langsung bertahun-tahun.

Viktor menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan.

Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Polresta Tangerang mengambil tindakan tegas terhadap 10 anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri, mulai dari perselingkuhan hingga penyalahgunaan narkoba.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyingung sistem pilkada yang tak efektif di acara Musywil PKB di Surabaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya rekrutmen parpol dan tingginya biaya politik usai kasus Bupati Lampung Tengah. Apa akar masalahnya?

Pakar Unpad menyoroti pentingnya perbaikan **Kaderisasi Partai Politik** untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah. Sistem rekrutmen yang tepat dinilai krusial.

Menurutnya, belum ada alasan komprehensif yang mampu membenarkan perubahan sistem yang selama ini berjalan secara langsung.