Tahukah Anda, Integritas Dimulai dari Rumah? Kepala Sekolah Tolak Gratifikasi di Jakbar Diminta Perkuat Antikorupsi

Para kepala sekolah di Jakarta Barat didorong untuk menolak segala bentuk gratifikasi, memperkuat komitmen antikorupsi demi pendidikan berintegritas. Bagaimana upaya ini diterapkan?

Para kepala sekolah di wilayah Jakarta Barat baru-baru ini menerima imbauan tegas untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Imbauan ini disampaikan dalam sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan membangun budaya berintegritas dan antikorupsi di lingkungan pendidikan. Kegiatan penting ini diselenggarakan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada hari Rabu.

Inisiatif ini datang dari Inspektorat Kota Jakarta Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 50 kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA se-Jakarta Barat turut serta dalam kegiatan tersebut. Mereka hadir bersama pasangan suami/istri sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan integritas ini.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memperkuat fondasi integritas di kalangan pemimpin sekolah. Dengan demikian, diharapkan para kepala sekolah dapat menjadi teladan dalam praktik antikorupsi. Langkah ini krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari praktik tercela.

Komitmen Kepala Sekolah Tolak Gratifikasi untuk Pendidikan Berintegritas

Diding, seorang pejabat terkait, secara lugas meminta para kepala sekolah untuk tidak menerima amplop atau bentuk gratifikasi lainnya. "Pada kepada para kepala sekolah, jangan mau dikasih amplop. Praktik baik itu dimulai dari kita sendiri," tegas Diding di Jakarta. Pernyataan ini menekankan pentingnya komitmen pribadi dalam memulai perubahan positif.

Ia menambahkan bahwa niat untuk berjalan di jalan yang benar dan lurus harus dimulai dari diri sendiri, sejak hari ini. Penekanan pada integritas individu ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Lingkungan pendidikan yang bersih akan terbentuk jika para pemimpinnya memiliki prinsip yang kuat.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Fries Mount Wongso, juga menyampaikan pesan serupa. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama dalam mencegah korupsi sejak dini. "Kami berharap melalui pendidikan, kita dapat mengubah 'mindset' dan menanamkan nilai integritas kepada anak didik agar tidak mudah tergoda untuk berbuat curang,” kata Wongso.

Wongso juga mengingatkan para kepala sekolah untuk memahami potensi celah korupsi dalam tugas mereka. Terutama, hal ini berkaitan dengan kewenangan dan pengelolaan keuangan sekolah yang rentan. Kepala sekolah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Transparansi Anggaran dan Peran Keluarga dalam Membangun Integritas

KPK menekankan bahwa kepala sekolah harus mampu memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dijalankan secara transparan. Selain itu, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku juga harus menjadi prioritas utama. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan publik.

Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Barat, Dzikran Kurniawan, menambahkan perspektif unik mengenai pembentukan integritas. Menurutnya, integritas seseorang dimulai dari lingkungan rumah tangga. “Segala sesuatu dimulai dari keluarga,” ujar Dzikran.

Dzikran menjelaskan bahwa keharmonisan dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi dasar penting. Hal ini membentuk perilaku jujur dan amanah yang kemudian tercermin di lingkungan kerja. “Kalau rumah tangga baik, maka kinerja di sekolah pun akan baik,” tambahnya, menyoroti korelasi kuat antara kehidupan pribadi dan profesional.

Oleh karena itu, Dzikran menekankan bahwa suami-istri harus saling mengingatkan agar terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Partisipasi pasangan dalam Bimtek ini pun menjadi relevan. Ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berperan dalam membentuk karakter berintegritas para kepala sekolah.

Sumber: AntaraNews