NEXT Indonesia Soroti Tantangan Fiskal: Daya Ungkit APBN Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting. Belanja modal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi keberlanjutan fiskal nasional.

Porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan signifikan. Angka tersebut merosot dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan yang patut diwaspadai. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun sedikit menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Dana ini seharusnya dapat dialokasikan untuk membiayai investasi produktif guna masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026. Kajian ini menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya. Caranya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Perhitungan ini berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan fondasi ekonomi yang cukup stabil sebelum pandemi.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021. Kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Ade Holis menyebut periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata Ade Holis.

Hasil kajian menunjukkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan. Negara ini mencatat surplus keseimbangan primer 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB.

Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” kata Ade Holis.

NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Sumber: AntaraNews