Integritas

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto soroti krisis makna manusia modern di ITS, menekankan pentingnya spiritualitas dan iman sebagai fondasi di tengah kehidupan yang kompetitif dan serba cepat.

Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (Forsgi) Singkawang fokus pada pembinaan karakter atlet muda, membentuk pesepak bola yang tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga berintegritas dan bermental kuat untuk masa depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day 2026 (ACFFEST KPK) di Kalimantan Barat, menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai integritas melalui film.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Pemkot Kediri perkuat komitmen pemerintahan bersih dan transparan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK. Ini wujudkan layanan publik maksimal.

Ombudsman Kepri memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batam Center, menyusul dugaan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan empat program utama Kampanye Antikorupsi 2026 untuk menanamkan nilai integritas di masyarakat, dari Jelajah Negeri hingga festival film, guna membangun kesadaran kolektif.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Pelni Cabang Tanjungpinang secara tegas menerapkan sistem pembelian tiket kapal secara online untuk Pelni Cegah Calo Tiket Online, memastikan kelancaran arus mudik Idul Fitri 2026.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian THR oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda tak hanya terjadi di Cilacap. KPK ingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan larangan THR Kepala Daerah kepada pihak eksternal, menyusul penetapan tersangka Bupati Cilacap. Simak imbauan penting KPK untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.