Polres Bangka Barat Deklarasikan Zona Integritas, Perkuat Komitmen WBK dan WBBM
Polres Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui deklarasi Zona Integritas pada Senin, 26 Januari 2026.
Kepolisian Resor Bangka Barat, yang merupakan bagian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, secara resmi mendeklarasikan zona integritas. Deklarasi ini menjadi penanda komitmen kuat institusi kepolisian setempat untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara penting ini berlangsung di Mentok pada Senin, 26 Januari, menandai langkah serius dalam reformasi birokrasi internal.
Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, menyampaikan bahwa pencanangan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah penegasan komitmen Polres Bangka Barat untuk menjadi institusi yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi kepada masyarakat. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian secara profesional.
Pembangunan zona integritas ini menuntut perubahan mendasar pada pola pikir dan budaya kerja seluruh personel. AKBP Pradana menekankan bahwa keberhasilan upaya menuju WBK dan WBBM sangat bergantung pada dukungan penuh dari semua jajaran, mulai dari pimpinan hingga anggota paling bawah. Kesamaan pemahaman dan langkah kolektif menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi ini.
Membangun Fondasi Integritas dan Pelayanan Prima
Deklarasi zona integritas yang dilakukan Polres Bangka Barat merupakan wujud konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi kejujuran serta nilai-nilai luhur. Hal ini menjadi landasan krusial bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kapolres Pradana Aditya Nugraha menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen kolektif yang harus diwujudkan melalui transformasi pola pikir.
Transformasi ini mencakup perubahan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh lingkungan Polres Bangka Barat. Dengan demikian, setiap personel diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pelayanan publik. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus terjaga dan meningkat seiring waktu.
Upaya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan tantangan besar yang memerlukan dedikasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen kuat dari setiap individu di Polres Bangka Barat, dari pimpinan hingga staf honorer. Semua pihak diajak untuk bersama-sama menjaga dan membangun zona integritas ini dengan penuh keikhlasan.
Sasaran Utama dan Dukungan Seluruh Jajaran
Pembangunan zona integritas memiliki dua sasaran utama yang ingin dicapai oleh Polres Bangka Barat. Pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kedua sasaran ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi zona integritas di lingkungan kepolisian.
Kapolres Pradana Aditya Nugraha menekankan bahwa keberhasilan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan. Namun, sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran Polres Bangka Barat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh personel, baik anggota maupun honorer, untuk bersama-sama membangun dan menjaga integritas ini. Penting untuk tidak ada perilaku yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Deklarasi Zona Integritas ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat utama Polres Bangka Barat. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung upaya Polres Bangka Barat menuju WBK dan WBBM. Langkah ini menunjukkan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
Apresiasi dan Inovasi Pelayanan Publik
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Soleh, memberikan apresiasi terhadap langkah Polres Bangka Barat ini. Ia menilai inisiatif ini sebagai bagian penting dari upaya kolektif seluruh instansi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Muhammad Soleh juga menyoroti bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik adalah langkah awal dan kunci dalam mewujudkan wilayah bebas dari praktik korupsi. Ia mengamati bahwa Polres Bangka Barat telah melakukan berbagai inovasi pelayanan sebagai bentuk keseriusan dalam pembenahan internal. Inovasi ini menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Harapan besar disematkan pada pencanangan Zona Integritas ini agar tidak hanya menjadi komitmen internal Polres Bangka Barat. Namun, juga dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Bangka Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Sinergi antarinstansi diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Sumber: AntaraNews