Pengembangan CNG: Langkah Strategis DPR Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Pengembangan CNG dinilai strategis oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk memperkuat ketahanan energi dan efisiensi industri, mengurangi ketergantungan LPG impor.

Pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Penilaian ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, pada Selasa, 29 April, di Jakarta, dalam keterangan pers yang diterima. Pernyataan tersebut merespons rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadikan CNG sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG).

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan impor LPG yang mencapai lebih dari 70 persen kebutuhan nasional. Kondisi ini membebani neraca perdagangan dan fiskal negara melalui subsidi energi yang signifikan. Pemanfaatan CNG yang bersumber dari gas bumi domestik menjadi solusi rasional untuk permasalahan tersebut.

Cadangan gas bumi Indonesia cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal di sektor hilir. Transisi menuju energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama mengingat tingginya konsumsi energi di sektor industri yang masih bergantung pada energi berbasis minyak dan LPG.

Manfaat Strategis Pengembangan CNG untuk Industri

Lamhot Sinaga menyoroti bahwa pemanfaatan pengembangan CNG dari gas bumi domestik dapat menjadi solusi rasional untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi gas bumi nasional terus meningkat, dengan sektor industri menyerap lebih dari 30 persen penggunaan energi gas. Sektor ini meliputi manufaktur, makanan dan minuman, tekstil, hingga petrokimia, yang sebagian besar masih bergantung pada energi berbasis minyak dan LPG.

Tingginya konsumsi energi di sektor industri menjadi alasan kuat perlunya percepatan transisi menuju energi alternatif yang lebih efisien. Jika sebagian konsumsi energi industri dialihkan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG ke CNG, efisiensi biaya produksi dapat meningkat signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mendongkrak daya saing industri nasional di pasar global.

Dari sisi ekonomi, pengembangan CNG dinilai lebih kompetitif dibandingkan energi berbasis minyak yang harganya fluktuatif mengikuti pasar global. Selain itu, CNG memiliki keunggulan operasional karena dapat didistribusikan ke wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa melalui proses kompresi bertekanan tinggi. Ini membuka akses energi bagi kawasan industri baru serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peran CNG dalam Transisi Energi dan Lingkungan

Pengembangan CNG tidak hanya menawarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Penggunaan CNG menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan BBM dan LPG. Aspek ini sangat sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mendorong kebijakan transisi energi dari berbasis minyak menuju alternatif seperti gas bumi, termasuk CNG. Lamhot Sinaga menegaskan bahwa ini merupakan langkah transisi yang rasional. Langkah ini diambil sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan, menunjukkan visi jangka panjang dalam kebijakan energi nasional.

Negara dapat menekan impor dan subsidi energi secara signifikan dengan beralih ke CNG. Sementara itu, sektor industri akan memperoleh energi yang lebih murah, stabil, dan ramah lingkungan. Diversifikasi energi menjadi keharusan di tengah dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi secara drastis.

Tantangan dan Kolaborasi dalam Implementasi CNG

Meskipun potensi pengembangan CNG sangat besar, Lamhot mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan regulasi agar implementasinya berjalan optimal. Hal ini mencakup pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), fasilitas kompresi, dan distribusi logistik yang memadai. Kesiapan ini krusial untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas CNG di seluruh wilayah.

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk, sangat vital. PGN telah mengoperasikan sejumlah SPBG dan melayani pelanggan industri, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar sudah ada. "Artinya, kita tidak mulai dari nol. Infrastruktur sudah ada dan perlu diperluas serta diintegrasikan dengan kebijakan yang tepat," ujar Lamhot.

Lamhot mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mempercepat adopsi CNG di berbagai sektor ekonomi. Jika ekosistemnya dibangun dengan baik, CNG berpotensi menjadi tulang punggung energi transisi nasional dalam jangka menengah. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan eksekusi kebijakan yang konsisten untuk mencapai tujuan ketahanan energi.

Sumber: AntaraNews