Kebijakan Prabowo: Indonesia Genjot Kemandirian Energi untuk Kurangi Impor
Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.
Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan serangkaian kebijakan untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Langkah strategis ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, pada hari Sabtu (13/6/2026).
Menurut Qodari, Kemandirian Energi telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya. Pemerintah bertekad merumuskan berbagai upaya untuk mengurangi impor energi demi kemajuan bangsa.
"Bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju. Kita harus bebas dari ketergantungan impor pangan dan impor energi. Ini semua bagian dari upaya Presiden Prabowo," tegas Qodari dalam pernyataannya. Upaya ini merupakan bagian integral dari reformasi struktural yang lebih luas, sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan energi.
Upaya Menuju Swasembada Energi Nasional
Komitmen Presiden Prabowo terhadap Kemandirian Energi nasional sangat kuat, menjadikannya salah satu agenda utama pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan visi besar untuk membawa Indonesia menuju kemandirian di berbagai sektor vital, termasuk pangan dan energi.
Qodari menyoroti kemajuan signifikan yang telah dicapai pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, seperti peningkatan produksi beras dan ketersediaan pupuk. Namun, ia mengakui bahwa tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks.
Kompleksitas ini terutama disebabkan oleh ketergantungan Indonesia yang tinggi pada impor minyak. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab tantangan besar ini secara komprehensif dan berkelanjutan.
Strategi Jangka Panjang Pangkas Impor Minyak
Sektor energi menghadapi tantangan besar karena volume impor yang sangat tinggi. Qodari menjelaskan bahwa kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600.000 barel.
Kesenjangan yang signifikan ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi inovatif. Salah satu strategi utama adalah mendorong pemanfaatan energi yang berasal dari bahan baku domestik.
Program-program seperti biodiesel B50 untuk bahan bakar diesel dan program pencampuran etanol E20 untuk bensin menjadi andalan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi impor dan memperkuat Kemandirian Energi Indonesia.
Stabilitas Harga BBM Subsidi di Tengah Gejolak Global
Terkait kenaikan harga bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green baru-baru ini, Qodari menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dipicu oleh perkembangan global. Kondisi geopolitik dan fluktuasi pasar energi dunia sangat mempengaruhi harga domestik bahan bakar non-subsidi.
Meskipun demikian, Qodari memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi akan tetap dilindungi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga Pertalite, yang tidak akan terpengaruh oleh perubahan harga minyak global.
"Jangan lupa, kita punya dua kategori bahan bakar di negara ini, bersubsidi dan non-subsidi. Bahan bakar bersubsidi, seperti Pertalite, tidak akan mengalami kenaikan harga," tegas Qodari, memberikan jaminan kepada masyarakat.
Sumber: AntaraNews