Kebijakan Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti pentingnya kepastian kebijakan pemerintah sebagai faktor utama untuk mengakselerasi Investasi Energi Surya di Indonesia, membuka peluang besar bagi energi bersih.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, mendesak evaluasi komprehensif Implementasi B50. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan biaya peluang ekspor CPO agar manfaat ekonomi program terukur akurat.

Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran. Koordinasi erat dengan pemda dan aparat hukum di NTT jadi kunci.

Rencana penurunan harga BBM non-subsidi dinilai ekonom dapat meringankan beban masyarakat, terutama kelas menengah, di tengah tren harga minyak dunia yang stabil. Simak dampaknya!

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Kemandirian Energi dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan energi impor, sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha swasta dan PT Pertamina (Persero) merupakan kebijakan yang wajar. Cari tahu mengapa langkah ini dianggap rasional dan dampaknya.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan ASN bersepeda ke kantor setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ASN Bersepeda Aceh Barat ini bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan kesehatan pegawai.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi BBM demi menjaga keterjangkauan harga bagi rakyat kecil, sekaligus menjamin ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.

Indonesia memperkuat kebijakan Investasi EBT sebagai respons terhadap dinamika global, dengan fokus pada percepatan energi bersih dan transformasi budaya kerja nasional untuk kemandirian energi.

Anggota DPR RI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak global, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penentuan harga BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar global, sementara Pertamina membantah adanya pengumuman resmi kenaikan per 1 April 2026.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas daring bersama para menteri Kabinet Merah Putih untuk menyelaraskan Kebijakan Ekonomi dan Energi, demi menjaga stabilitas dan arah pembangunan negara.

Rapat terbatas berfungsi sebagai wadah koordinasi antar kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap konsisten dan terarah.

Pemerintah terus memperkuat Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Thailand serius mempertimbangkan Pembelian Minyak Rusia untuk mengatasi potensi krisis pasokan energi domestik, dengan Menteri Luar Negeri melakukan konsultasi penting di Eropa.

Indonesia sedang mengkaji penerapan skema kerja dari rumah (WFH) sebagai upaya penghematan BBM. Langkah ini diambil untuk mitigasi risiko gangguan pasokan minyak global akibat ketegangan di Timur Tengah, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mendesak produsen batubara dan sawit untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor, menandakan pengawasan ketat terhadap komoditas vital ini. Kebijakan Prioritas Domestik Batubara Sawit ini bertujuan memastikan keterse

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tegas membantah isu krisis, memastikan ketersediaan batu bara nasional untuk PLTU aman dan memenuhi standar minimal, serta prioritas kebutuhan domestik.

Lonjakan Harga Minyak Dunia hingga di atas 100 dolar AS per barel memicu Pertamina untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan menjamin pasokan energi tetap aman bagi masyarakat.