Demo Prancis Guncang Pasar: Biaya Utang Melonjak, 2.000 Bisnis Kena Imbas

Pasar keuangan gelisah imbas demo Prancis. Moody's beri prospek negatif, biaya utang naik, dan ribuan bisnis terdampak. Ini sorotan terbarunya.

Dreyandra Puteri Valzabilbina
Demo Prancis Guncang Pasar: Biaya Utang Melonjak, 2.000 Bisnis Kena Imbas
Sebuah mobil terbakar di Lapangan République saat aksi demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan menyuarakan keluhan mahasiswa di Paris, Prancis, Sabtu (17/10/2026). (AP Photo/Thibault Camus)

Gejolak sosial dan demo Prancis yang berlarut mulai menyeret stabilitas ekonomi. Investor mengkhawatirkan pelemahan pertumbuhan, turunnya kepercayaan konsumen, hingga terganggunya rencana penghematan anggaran pemerintah.

Mengutip CNBC, Minggu (25/10/2026), kepanikan pasar meningkat setelah biaya pembiayaan utang pemerintah melonjak tajam. Pengelola investasi menimbang apakah protes yang berkepanjangan akan memperlebar defisit sekaligus menghambat pemulihan ekonomi.

Lembaga pemeringkat Moody's mempertahankan peringkat kredit Prancis di Aa3 per Jumat lalu, namun dengan prospek negatif. "Prospek negatif ini mencerminkan tingginya risiko akibat perpecahan lanskap politik Prancis yang terus mengganggu kinerja lembaga legislatif," tulis Moody's dalam laporan resminya. Moody's menambahkan, prospek kredit baru bisa stabil jika pemerintah dan parlemen mampu memangkas defisit anggaran.

Yield 10 Tahun Naik Tajam Saat Demo Prancis, Selisih dengan Jerman Melebar

Demo Prancis
Hampir 1.000 orang ditangkap dalam gelombang demonstrasi yang kembali melanda Prancis pada Sabtu (24/10/2026). Marseille kembali dilanda kekerasan jalanan selama protes. (Thibaud MORITZ / AFP)

Tekanan di pasar surat utang terlihat dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sebesar 11 basis poin pada Kamis, menyentuh level tertinggi sejak 2002.

Spread antara obligasi 10 tahun Prancis dan Jerman juga melebar ke titik terlebar sejak November 2011. Pelebaran ini menunjukkan investor meminta premi risiko lebih tinggi untuk memegang surat utang Prancis dibanding Jerman.

Kepala Riset Ekonomi EMEA di Natixis CIB, Alain Durre, menilai pemerintah berupaya keras menahan lonjakan biaya utang. Ia menyebut opsi mengunci target anggaran melalui Pasal 49.3 Konstitusi Prancis—yang memungkinkan UU disahkan tanpa pemungutan suara parlemen—atau lewat peraturan eksekutif.

Sementara itu, Matthew Ryan, Kepala Strategi Pasar Ebury, melihat pengesahan anggaran 2027 masih sangat samar. "Kalau pun disahkan, anggaran tersebut tampaknya bakal diwarnai banyak kompromi politik sehingga masalah defisit tak terselesaikan secara tuntas," ujarnya.

Pemerintah Prancis menargetkan defisit anggaran turun menjadi 5% PDB pada 2027, dari proyeksi 5,4% pada 2026. Namun, rencana pemangkasan ini menghadapi penolakan kuat di parlemen.

2.000 Perusahaan Kena Imbas, Ritel dan Merek Mewah Tertekan

Dampak kerusuhan merembet ke sektor riil. Jaringan Kamar Dagang Prancis mencatat lebih dari 2.000 perusahaan terkena dampak langsung hingga Selasa lalu.

Ekonom senior ING, Charlotte de Montpellier, menyebut demonstrasi memperkeruh prospek ekonomi yang sudah lesu. Ia memproyeksikan pertumbuhan PDB Prancis hanya 0,3% pada 2026 dan 0,6% pada 2027. Jika bentrokan berlanjut, pertumbuhan berisiko kian melemah.

Sektor ritel, perhotelan, pariwisata, dan logistik menjadi yang paling rentan. Raksasa ritel Carrefour mencatat saham turun lebih dari 14% pada Rabu setelah memangkas target laba, dipicu belanja konsumen yang melemah dan biaya energi yang tinggi. CEO Carrefour Alexandre Bompard menggambarkan kondisi ini sebagai "situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Industri barang mewah turut terdampak seiring menurunnya kunjungan turis asing. Menurut Kevin Thozet, penasihat portofolio di Carmignac, pasar domestik Prancis memang kecil, namun belanja turis—terutama transaksi bebas pajak (tax-free)—menyumbang hingga 20% dari total pendapatan LVMH di Prancis.

"Enam bulan tambahan tanpa kepastian politik adalah waktu yang sangat lama dan menyiksa bagi pasar, perekonomian,serta pelaku usaha," tegas Thozet.

Rekomendasi