Krisis Biaya Hidup, IMF Dorong Peralihan dari Subsidi ke Bansos Tunai

IMF mendorong pemerintah di berbagai negara meninggalkan kebijakan subsidi harga yang luas dan beralih ke dukungan langsung berupa bantuan sosial (bansos) tunai yang terarah. Seruan ini disampaikan lewat laporan World Economic Outlook yang menyoroti penanganan krisis biaya hidup.

Lonjakan harga kebutuhan pokok, mulai dari pangan hingga energi dan transportasi, disebut menjadi sumber tekanan utama. Banyak negara merespons dengan subsidi dan pemotongan pajak, tetapi langkah tersebut membengkakkan belanja tanpa menahan konsumsi secara efektif.

Analisis IMF menunjukkan beban inflasi tidak merata. Rumah tangga berpendapatan rendah paling rentan karena porsi pengeluaran terbesar mereka dialokasikan untuk kebutuhan dasar. Di negara berkembang berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pokok bahkan menyerap hingga 80% dari total pengeluaran 20% kelompok termiskin.

Selama 2021–2024, selisih inflasi kumulatif antara kelompok termiskin dan terkaya di negara-negara berkembang mencapai 4,5 persentase poin. Jika memakai inflasi spesifik yang dialami kelompok miskin, jumlah penduduk yang jatuh ke bawah garis kemiskinan ekstrem tercatat 23 juta jiwa lebih tinggi dibanding perhitungan berbasis inflasi umum (IHK).

"Krisis biaya hidup memberikan beban yang sangat tidak seimbang bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan penekanan harga secara umum sering kali tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Menurut IMF, Bansos Tunai Terarah Lebih Hemat Dibanding Subsidi Umum

IMF melalui simulasi kebijakan menilai transfer tunai yang terarah sebagai instrumen paling efektif melindungi kelompok rentan sekaligus menjaga kesehatan fiskal. Untuk tingkat perlindungan yang sama, skema subsidi harga umum membutuhkan anggaran 3 hingga 22 kali lipat lebih besar dibanding bansos terarah.

Lembaga tersebut menekankan bahwa subsidi luas tidak hanya menyedot anggaran, tetapi juga merusak sinyal harga yang penting bagi efisiensi konsumsi. Jika banyak negara menerapkan subsidi umum secara bersamaan, harga komoditas global berpotensi terdorong semakin tinggi.

"Dukungan fiskal harus bersifat sementara, menyasar ketat kelompok rentan, dan dirancang tanpa mengganggu mekanisme pasar. Intervensi harga secara luas harus dihindari karena berisiko memicu ketergantungan politik serta memperberat beban utang negara di masa depan," tegas IMF.

IMF merekomendasikan investasi pada infrastruktur perlindungan sosial yang kokoh, seperti basis data terpadu dan sistem pembayaran digital. Dengan fondasi ini, bantuan darurat dapat disalurkan cepat dan tepat sasaran saat krisis tanpa mengganggu tatanan pasar maupun menekan stabilitas fiskal.