Bansos Tunai

Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan terus berbenah menyesuaikan data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos). Kemensos meminta warga berani melaporkan bila mendapat temuan penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria orang miskin.

Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan untuk 5 wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Dia menjelaskan, mekanisme pemberian bantuan tersebut dengan memberikan undangan hanya satu kali untuk 3 kali pengambilan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi 2 pasar, yakni Pasar Selo yang di puncak Merapi dan Pasar Cepogo yang merupakan pasar sayur terbesar di Solo Raya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan tunai kepada para pedagang.

Pemerintah akan memberikan bantuan berupa beras kepada 2,3 juta keluarga. Beras tersebut akan diberikan oleh Perum Bulog kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dia menjelaskan, saat ini anggaran untuk penyaluran Bansos tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional. Untuk pendistribusian akan melalui Perum Bulog dan ID Food.

Pemerintah akan melanjutkan pemberian Bantuan Sosial (bansos) kepada masyarakat selama 3 bulan, untuk meringankan beban masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan ini pun dinilai bisa menjaga daya beli masyarakat, mengingat harga komoditas pasti naik saat Ramadan.

Corporate Secretary Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri membantah dugaan korupsi bansos DKI 2022.

Dinas Sosial DKI menunggu hasil penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan beras bansos tersebut.

Zulkarnaen menjelaskan, temuan adanya data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan.

Sebanyak 6.611 pekerja terdaftar BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dari 74.486 pekerja terdaftar, belum menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu. Kendala itu diduga karena kesalahan data saat transfer BSU ke 6.611 tersebut.

Pemerintah Targetkan 14 Juta Pekerja Menerima BSU. Pemerintah telah menyalurkan BSU tahap ke-7 senilai Rp600.000 kepada 3,59 juta pekerja. Dengan demilian, total penerima BSU hingga tahap ke-7 cair mencapai 12,8 juta pekerja. Pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pekerja penerima BSU 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah berupaya menahan dampak krisis global. Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini telah banyak digunakan untuk menahan berbagai gejolak ekonomi global.

Menurut dia, bentuk penyaluran BLT UMKM nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat program bantuan sosial (bansos) biasanya disalurkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di saat-saat genting.

Dana tersebut telah diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu 18, juta KPM program Kartu Sembako. 2,9 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hingga tahap kelima telah tersalurkan kepada 8.432.533 pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Basis data yang baik juga diperlukan untuk mendukung beragam kebijakan yang diterapkan, sehingga tak berlebihan bila maju mundurnya sebuah negara juga sangat bergantung pada data akurat yang dirilis satu pintu agar tidak ada kesimpangsiuran dan sumir.

Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.