Penjelasan Dinsos DKI soal Dugaan Korupsi Bansos 2020

Beredar kabar adanya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Dugaan tersebut ditulis akun Twitter @kurawa pada Senin (9/1) lalu.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari akhirnya buka suara terkait dugaan itu. Premi mengatakan, pihaknya menunggu hasil penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan beras bansos tersebut.

"Intinya, memang kalau kami sih pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Kita tunggu saja ya itu barang siapa ya," kata Premi saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Premi juga menjelaskan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawabannya pun sudah rampung dan diperiksa pada 2021.

"Sudah pemeriksaan di 2021, 2022. Sudah. Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos) ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kan 2021 ya," jelas Premi.

Tidak hanya itu, Premi menegaskan siap jika diminta keterangan lebih lanjut dengan sebaik-baiknya.

"Sebagai perangkat daerah, kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya," ujar Premi.

Adapun akun Twitter @kurawa mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Akun @kurawa menulis, Pemprov DKI berencana manyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.

Usai mengetahui lokasi gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan tersebut. Lalu, ia mengaku melihat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Jakarta. Namun, katanya, beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut hingga kini.

Selanjutnya, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Kemudian, @kurawa menyebut adanya kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar.

"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini ..ada datanya semua neh," kata @kurawa.

Kemudian, @kurawa mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos dan mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.

"Berikut nama-nama Suplier Beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta," ujar @kurawa.