Pemerintah Uji Coba Skema Bansos Baru dengan Transfer Tunai Mulai 2027

Pemerintah akan mengubah skema bantuan sosial menjadi transfer tunai langsung kepada penerima mulai tahun 2027. Ini langkah besar dalam transparansi penyaluran.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Pemerintah Uji Coba Skema Bansos Baru dengan Transfer Tunai Mulai 2027
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran master produk serta kick-off integrasi katalog elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh LKPP di Jakarta, Senin (4/5/2026). (Dok LPPP)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan dilakukan pemerintah. Rencananya, program bansos berbasis transfer tunai langsung (cash transfer) akan diuji coba pada awal tahun 2027.

Perubahan ini menandai pergeseran strategi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial, dari yang sebelumnya berfokus pada subsidi produk menjadi bantuan langsung kepada penerima manfaat.

"Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027," ujar Luhut di Subang, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Kamis (3/9/2026).

Pemerintah juga tengah mematangkan penerapan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transparansi dalam penyaluran bantuan.

Luhut menilai digitalisasi ini merupakan langkah besar dalam tata kelola pemerintahan, yang diyakini dapat menekan potensi penyimpangan dengan meminimalkan interaksi langsung selama proses administrasi.

"Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di jaman pemerintahannya Presiden Prabowo," jelasnya.

Proses Registrasi

Untuk memastikan keakuratan penerima manfaat, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dalam proses registrasi. Pemda diminta untuk segera mendata masyarakat yang berhak memperoleh bansos tersebut.

"Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos," tutur Luhut.

Luhut menambahkan bahwa langkah pembenahan ini sangat penting mengingat potensi ekonomi Indonesia yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya populasi dan ekspansi kelas menengah.

"Indonesia tahun depan ini akan berpenduduk 300 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil, jadi market-nya makin luas dan juga nanti kelas menengah juga akan naik," pungkas Luhut.

Rekomendasi