Sekolah Rakyat: Terobosan Pemerintah dalam Memutus Rantai Kemiskinan Pendidikan

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

Rizky, seorang anak dari Tabanan, Bali, tidak pernah mengisi formulir pendaftaran atau mengantre di kantor penerimaan sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Bukan karena kurang motivasi, melainkan ibunya, Ni Putu Yuniawati, seorang pekerja pertanian, tidak mampu membiayai tiga tahun studi berikutnya. Ia membesarkan enam anak, lima di antaranya tidak pernah berhasil melewati sekolah menengah pertama.

Bagi keluarga Rizky, pendidikan hanyalah mimpi yang jauh. Mereka menganggapnya sebagai kemewahan yang tak terjangkau, hingga suatu hari seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Petugas Program Keluarga Harapan, yang diutus oleh kantor dinas sosial setempat, datang langsung untuk menanyakan apakah Rizky ingin kembali bersekolah.

Tanpa formulir pendaftaran atau pengumuman penerimaan, pemerintah kini mendatangi rumah ke rumah, merangkul anak-anak melalui program unggulan bernama Sekolah Rakyat. Program yang diluncurkan pada tahun 2025 ini menandai terobosan dari tradisi pendidikan yang telah lama melekat di benak masyarakat, membebaskan anak-anak dan orang tua dari pengumuman penerimaan serta antrean panjang yang biasanya terbentuk sejak dini hari di depan gerbang sekolah.

Menjangkau Anak Bangsa dengan Pendekatan Proaktif

Sekolah Rakyat adalah wujud nyata pemerintah dalam memberikan uluran tangan kepada mereka yang membutuhkan. Program ini menyelenggarakan pendidikan tanpa proses registrasi yang biasa, langsung menjangkau anak-anak di rumah mereka. Dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan, petugas Kementerian Sosial (Kemensos) mendatangi setiap rumah, mengunjungi keluarga, dan memverifikasi kondisi mereka untuk menentukan anak-anak yang memenuhi syarat program nasional ini.

Untuk memastikan implementasi yang tepat, pemerintah mendedikasikan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin atau sangat miskin dalam DTSEN. Putu Jaya Negara, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, menyebut penilaian di lokasi sebagai “pemeriksaan lapangan”. Hal ini bertujuan memastikan persyaratan terpenuhi dan menanyakan kesediaan anak-anak untuk mendaftar dalam program tersebut.

Setelah persyaratan terpenuhi, anak-anak dapat diterima tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Program ini menawarkan harapan baru bagi keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan berkualitas, termasuk di Tabanan, di mana sebagian besar siswa berasal dari keluarga petani dan pekerja harian. I Nyoman Sukonado, yang menggantungkan hidup keluarganya pada lahan pertanian, menyambut Sekolah Rakyat sebagai jalan pintas tak terduga menuju pendidikan bagi anaknya. Ia tidak pernah membayangkan anaknya bisa bersekolah berasrama yang menawarkan pendidikan berkualitas, seragam yang layak, dan makanan harian secara gratis.

Membangun Karakter dan Masa Depan Gemilang

Sejalan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, Sekolah Rakyat menawarkan pengalaman belajar komprehensif yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah-sekolah ini mengikuti kurikulum nasional, dengan penekanan yang lebih kuat pada pengembangan karakter.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan visinya untuk Sekolah Rakyat sebagai lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, pelecehan fisik dan seksual, serta intoleransi. Sanksi dropout otomatis diberlakukan bagi siswa yang terlibat dalam perilaku tersebut. Pendekatan ini mulai membuahkan hasil. Rizky, yang dulunya pasrah pada ketidakberdayaan dan hambatan ekonomi, kini berani bermimpi menjadi insinyur pertanian.

Penerima manfaat lainnya, Gede Bagus Abimanyu, bahkan menemukan keberanian untuk berbagi kisah hidupnya dengan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke SRMP 17 Tabanan. Ia mengatakan sekolah tersebut telah membantunya membangun kepercayaan diri dan harga diri, melepaskan diri dari masa lalunya sebagai korban perundungan yang kesepian di sekolah dasar. Anak laki-laki itu kini termotivasi untuk menjauhkan teman-temannya dari pengalaman pahit yang pernah ia alami.

Akselerasi Pembangunan dan Target Ambisius

Pada awal tahun 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di fasilitas sementara di 131 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Sekolah-sekolah ini menampung total 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan lebih dari 4.800 staf. Salah satu di antaranya adalah SRMP 17 Tabanan, yang melayani 74 siswa dari empat distrik di Bali, yang dikelompokkan ke dalam tiga kelas belajar.

Kementerian Sosial, yang ditugaskan untuk memimpin program ini, telah menyusun peta jalan untuk Sekolah Rakyat, dengan target memperluas cakupan hingga lebih dari 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026-2027, dan melampaui angka 100.000 pada periode berikutnya. Menurut Menteri Yusuf, program ini bahkan bisa mencapai 500.000 siswa pada tahun 2030, dengan masing-masing dari 500 kompleks sekolah permanen yang direncanakan dirancang untuk menampung 1.000 siswa.

Target ambisius ini mendapatkan momentum baru saat Presiden Prabowo mengunjungi SRMP 17 Tabanan pada 7 Juni. Presiden Prabowo mendorong percepatan pembangunan fasilitas untuk program prioritas nasional ini, memastikan terwujudnya janji pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang membutuhkan. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan pembangunan sedang berlangsung di 93 lokasi, dengan kemajuan rata-rata 71,13 persen per 4 Juni. Dengan laju ini, setidaknya 69 sekolah ditargetkan selesai pada Juli.

Sumber: AntaraNews