Strategi Bank Indonesia Redam Ancaman Inflasi Usai Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
Kenaikan harga energi global, jalur perdagangan, hingga risiko cuaca ekstrem seperti El Nino menjadi faktor yang dapat mendorong kenaikan harga barang.
Bank Indonesia (BI) menyiapkan serangkaian strategi untuk meredam potensi lonjakan inflasi pasca kenaikan harga BBM non subsidi. Deputi Gubernur Ricky Perdana Gozali memastikan, hingga Maret 2026 inflasi masih terkendali di level 3,48 persen secara tahunan (year on year), atau tetap berada dalam target 2,5 persen ±1 persen.
"Saya sampaikan bahwa Alhamdulillah inflasi kita untuk bulan Maret ini 2026 inflasi IHK kita ini tercatat masih terjaga 3,48 persen year on year ini masih di dalam kisaran yang kita tetapkan yang kita targetkan 2,5 persen plus minus 1," kata Ricky dalam Konferensi Pers RDG April 2026, ditulis Kamis (23/4).
Namun, BI mengakui tekanan ke depan tidak bisa dihindari. Kenaikan harga energi global, jalur perdagangan, hingga risiko cuaca ekstrem seperti El Nino menjadi faktor yang dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri.
"Mengenai harga BBM memang ini akan mempengaruhi terutama dari harga-harga yang ada, terutama kalau lihat dari perkembangan global tentunya akan berpengaruh dari jalur perdagangan dan jalur harga komoditas," ujarnya.
Selain itu, BI juga mengoptimalkan peran 46 kantor perwakilan dalam negeri untuk memantau langsung perkembangan harga di daerah. Langkah ini penting agar respons kebijakan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
"Untuk itu Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri ini siap merespon potensi tekanan inflasi dari global khususnya dari kenaikan harga energi atau BBM," ujarnya.
Jaga Pasokan dan Distribusi Pangan
Strategi berikutnya adalah memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. BI mendorong kerja sama antar daerah, khususnya antara wilayah surplus dan defisit komoditas pangan.
Program distribusi pangan diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga. Selain itu, operasi pasar murah juga digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Program fasilitas distribusi pangan, kemudian kita tingkatkan kerja sama antar daerah di daerah yang surplus dan daerah yang defisit. Kemudian, gerakan pasar murah. Ini semuanya untuk menjaga dari kecukupan pasokan kemudian juga kelancaran dari distribusi serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah," ujarnya.
Antisipasi El Nino dan Pengawasan Energi
BI juga mewaspadai risiko El Nino yang berpotensi menyebabkan kemarau panjang dan mengganggu produksi pangan. Untuk itu, langkah antisipatif disiapkan guna meminimalkan dampak terhadap pasokan dan harga.
Di sisi lain, pengendalian harga energi turut diperkuat melalui koordinasi antara TPID dan Satgas pengawasan BBM subsidi di daerah. Tujuannya agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi harga.
"Selain itu juga upaya dari pengendalian harga juga perlu dilakukan ini melalui koordinasi dan sinergi antara TPID dan Satgas Pengawasan BBM bersubsidi di daerah-daerah yang kita lakukan agar BBM bersubsidi dapat disalurkan tepat sasaran," pungkasnya.