Zona Integritas

BBPOM Manado menegaskan kolaborasi pentaheliks menjadi kekuatan utama dalam pengawasan obat dan makanan partisipatif, mendorong ekosistem pengawasan yang berkelanjutan dan pelayanan publik prima.

Kantor Kemenag Rejang Lebong merekrut empat agen perubahan untuk memperkuat zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem (FTAB) Universitas Brawijaya (UB) kembali berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola bersih d

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Imigrasi Sulut) menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani publik secara optimal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah bertekad kuat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2026, memperkuat integritas dan pelayana

Polres Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui deklarasi Zona Integritas pada Senin, 26 Januari 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melaksanakan asesmen Tim Pokja pembangunan zona integritas untuk memastikan personel terbaik dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Gubernur Andra Soni berkomitmen penuh dalam Penguatan Integritas Banten, menegaskan upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola yang kuat dan pengawasan ketat. Simak langkah konkretnya!

Kemenpar serius perkuat Reformasi Birokrasi Kemenpar dengan target nilai 90 dan 30% unit kerja meraih WBK/WBBM, bukan hanya administratif tapi komitmen moral. Apa dampaknya bagi pariwisata nasional?