Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.

Pemerintah Kabupaten Sleman gencar menerapkan digitalisasi layanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sikka mengintensifkan pendampingan pengelolaan arsip melalui program Sistem Pengelolaan Arsip Asri (Siparas) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran tidak produktif sebesar Rp308 triliun. Langkah ini bertujuan menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi belanja negara, sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menanggapi hasil evaluasi pelayanan publik Sulsel dari Ombudsman, menjadikannya pijakan strategis untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan demi masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

Pemkot Depok berhasil meraih penghargaan pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI, menandakan kualitas tanpa maladministrasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. Simak detail pencapaian ini!

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas hambatan.

Kantor Kemenag Rejang Lebong merekrut empat agen perubahan untuk memperkuat zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengintensifkan penguatan sistem Perizinan Satu Pintu secara terintegrasi guna memberantas praktik pungutan liar dan mengoptimalkan iklim investasi di daerahnya.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim menegaskan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan kasta tertinggi dalam implementasi Zona Integritas, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan prima dan antiko