Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB memberikan dukungan penuh terhadap transformasi organisasi Basarnas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Basarnas demi peningkatan efektivitas dan kecepatan respons operasi SAR nasional.

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan ASN bersepeda ke kantor setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ASN Bersepeda Aceh Barat ini bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan kesehatan pegawai.

Universitas Hasanuddin (Unhas) memperkuat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Zona Integritas di lingkungan perguruan tinggi.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melantik sejumlah pimpinan tinggi pratama, termasuk Kepala Kanwil Imigrasi Kepri dan Kepala Imigrasi Batam, dalam upaya penyegaran dan penguatan organisasi. Pelantikan pejabat Kemenimipas ini bertujuan

Pemerintah Provinsi NTB akan segera memberlakukan kebijakan ASN WFH setiap Jumat. Ketahui detail aturan, pengecualian, hingga potensi efisiensi anggaran daerah dari penerapan WFH ini untuk Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY merintis inovasi SIEMON, sebuah sistem digital untuk pengawasan notaris, yang bertujuan mempermudah masyarakat mencari notaris terpercaya dan meningkatkan efisiensi pengawasan kenotariatan di DIY.

Pemprov Kalbar raih 24 penghargaan nasional sepanjang 2025. Capaian Penghargaan Pemprov Kalbar ini bukti sinergi kuat dalam tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sikka mengintensifkan pendampingan pengelolaan arsip melalui program Sistem Pengelolaan Arsip Asri (Siparas) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan transparan.

Ombudsman RI menandai tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam **Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI**, beralih dari sekadar prosedur menjadi fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat dan potensi maladministrasi.

Anggota DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk pembangunan kampus baru, meminta kajian cermat agar kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga di tengah surplus perguruan tinggi nasional.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan rancangan perampingan SOTK kepada DPRD, bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Polda Maluku menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah diaudit BPK RI. Simak langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah Kabupaten Bogor raih 340 penghargaan sepanjang tahun 2025, menandai setahun kinerja kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi yang gemilang.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) berhasil meraih skor tinggi dan kategori kualitas tinggi dalam Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 oleh Ombudsman RI, menegaskan komitmen terhadap Pelayanan Publik DIY yang pri

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan IKN Cara Baru Bernegara, bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan kesempatan merancang ulang birokrasi dan layanan publik yang unggul.

Kodam XV/Pattimura meluncurkan Operasi Gaktib Yustisi 2026 untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit serta PNS TNI di Maluku, menegaskan komitmen TNI prima dan profesional.

Anggota DPR RI mengusulkan tiga agenda krusial demi Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus menurun. Simak langkah konkret untuk memulihkan integritas bangsa dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meluncurkan buku "Ombudsprudensi Tahun 2025", sebuah kompilasi laporan masyarakat dan penanganan malaadministrasi, yang diharapkan menjadi referensi penting bagi pengawasan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.