Pemkab Tala Perkuat Kolaborasi OPD Tingkatkan Layanan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, memperkuat kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung, Pelaihari, pada Selasa (7/7/2026) lalu.

Penguatan sinergi ini merupakan upaya Pemkab Tala untuk mempercepat penyelesaian setiap laporan warga. Ini juga sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Rapat tersebut melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tala.

Rakor ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostasan) Tanah Laut. Fokus utamanya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR).

Pentingnya Sinergi dalam Peningkatan Layanan Publik

Kepala Bidang Komunikasi Diskominfostasan Tanah Laut, Margareta Habibah, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah penting. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas PPID dan pengelola SP4N-LAPOR. Dengan demikian, pelayanan informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Margareta menekankan bahwa kegiatan ini menyamakan pemahaman mengenai informasi yang wajib disediakan. Ini juga mencakup informasi yang dikecualikan beserta dasar hukumnya. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan sesuai standar.

Penguatan koordinasi diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki standar yang sama. Ini berlaku dalam memberikan informasi publik sekaligus merespons setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya peningkatan layanan ini didukung oleh capaian Kabupaten Tanah Laut yang meraih predikat "Informatif". Predikat ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dengan skor 94,87. Selain itu, pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR juga mencapai target 100 persen dalam evaluasi reformasi birokrasi 2025.

Memperkuat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kolaborasi Efektif

Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Tanah Laut H Achmad Taufik, menilai sinergi PPID dan SP4N-LAPOR sangat krusial. Sinergi ini menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Achmad Taufik menyatakan bahwa PPID dan SP4N-LAPOR memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh satu perangkat daerah.

Pelayanan publik memerlukan koordinasi dan kolaborasi seluruh SKPD. Ini penting agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik.

"Hilangkan sekat-sekat ego sektoral. Mari kita bangun budaya kerja yang kolaboratif, saling mendukung, dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar pembagian kewenangan," tegas Achmad Taufik. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Komitmen Pemkab Tala untuk Kualitas Layanan Berkelanjutan

Melalui penguatan kolaborasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menargetkan peningkatan kualitas. Peningkatan ini mencakup keterbukaan informasi publik dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan.

Peningkatan tersebut diharapkan mampu mempertahankan predikat informatif yang telah diraih. Selain itu, upaya ini juga bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah. Pemkab Tala bertekad untuk terus berinovasi.

Diskominfostasan Tanah Laut sebagai leading sector dalam pengelolaan informasi dan pengaduan terus berupaya. Mereka memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya atas informasi yang transparan. Mereka juga memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti dengan serius.

Langkah-langkah strategis ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan melayani. Ini demi kesejahteraan masyarakat Tanah Laut.

Sumber: AntaraNews