Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cimahi menggandeng Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, memastikan informasi pembangunan tersampaikan akurat dan melawan hoaks di tengah masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya gencar melakukan penguatan kapasitas PPID pelaksana, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.

Pemerintah Kota Jakarta Barat serius memperkuat Keterbukaan Informasi Publik Jakarta Barat melalui penguatan PPID hingga tingkat kelurahan, menjamin akses informasi mudah bagi masyarakat.

Sepanjang 2025, katanya, Asabri menjalankan berbagai langkah penguatan tata kelola dan operasional perusahaan.

Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemkot Surabaya bersama Komisi Informasi Jatim peringati International Right to Know Day (RTKD) 2025, tekankan Keterbukaan Informasi Publik sebagai kunci pembangunan kota dan partisipasi warga.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta intensif pantau verifikasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025, memastikan proses berjalan tepat waktu dan akuntabel demi transparansi.

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi, terutama terkait isu ijazah pejabat. Apa saja batasannya?

Kegiatan ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan keluraha

Komisi Informasi DKI Jakarta meninjau Kantor Pertanahan Jakarta Barat, badan publik yang meraih predikat Informatif, untuk memastikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Apa rahasia keberhasilannya?

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai **penerapan GCG BUMD DKI** Jakarta alami kemajuan pesat, memperkuat sinergi dan kepercayaan publik. Apa saja pilar utamanya?

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan pentingnya strategi komunikasi keterbukaan informasi publik yang adaptif untuk menjangkau masyarakat hingga akar rumput.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan serius membangun kepercayaan publik melalui layanan keterbukaan informasi publik, berhasil meraih skor 92,28 dan menempati posisi ke-15 di Jawa Timur. Simak upaya dan capaiannya!

Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi budaya dalam pemerintahan, bukan hanya kewajiban. Simak bagaimana tantangan era digital memengaruhinya!

Komisi Informasi Pusat dan Hutama Karya berkolaborasi dalam forum edukasi untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, menekankan hak masyarakat dan kewajiban badan publik demi tata kelola yang transparan.