Keterbukaan Informasi Publik
-
News •Unhas Dorong Transparansi Desa Melalui KKN Tematik KIP di MarosUniversitas Hasanuddin (Unhas) meluncurkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik KIP untuk mewujudkan desa informatif dan transparan, menjadikan mahasiswa fasilitator utama dalam keterbukaan informasi publik.
-
News •UIN Palu Usulkan Capaian PPID Jadi Syarat Unggul Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengusulkan kepada Kementerian Agama agar capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi PPID Syarat Unggul APT, mendorong transparansi informasi publik di lingkungan PTKIN.
-
News •Kejari Lombok Tengah Dorong Transparansi Anggaran Desa Melalui Papan Informasi MasifKejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.
-
News •Pemkot Singkawang Dorong PPID Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi PublikPemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.
-
Politik •Sekda: PPID Sulbar Jadi Penggerak Utama Keterbukaan Informasi Publik di DaerahSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan PPID Sulbar harus menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik, demi memaksimalkan pembangunan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.
-
News •KI Sumenep Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Keterbukaan Informasi PublikKomisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menjalin kemitraan strategis dengan dua perguruan tinggi lokal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, menanamkan nilai transparansi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat luas.
-
News •Komisi Informasi DKI Dorong Peningkatan Digitalisasi SMAN 73 Menuju Predikat InformatifKomisi Informasi DKI Jakarta menilai Digitalisasi SMAN 73 perlu ditingkatkan setelah meraih predikat "Menuju Informatif", mendorong sekolah ini selangkah lebih maju dalam keterbukaan informasi publik dan adaptasi teknologi.
-
News •KI DKI Tegaskan Zona Informatif Kewajiban Badan Publik, Dorong Keterbukaan Informasi PublikKomisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.
-
News •KIP Tegaskan Putusan Ijazah Jokowi dan Gibran Bersifat Netral, Bukan Memihak Pihak TertentuKomisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas
-
News •Penguatan PPID: Strategi KI DKI Jakarta Bangun Kepercayaan Publik Jangka PanjangKomisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
-
News •Pemkot Cimahi dan KIM Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk MasyarakatPemerintah Kota Cimahi menggandeng Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, memastikan informasi pembangunan tersampaikan akurat dan melawan hoaks di tengah masyarakat.
-
News •Diskominfo Palangka Raya Perkuat Penguatan Kapasitas PPID PelaksanaDinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya gencar melakukan penguatan kapasitas PPID pelaksana, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
-
News •Ahli Tegaskan Keterbukaan Informasi Pejabat Publik Boleh Dibuka, Ini SyaratnyaPakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
News •Tata Kelola PPID Kunci Kepercayaan Publik di Jakarta Barat, Ini Kata KI DKIKomisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.
-
News •KI DKI Jakarta Terbuka Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan DPRD JambiKomisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.
-
News •Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Jakarta Barat, Pemkot Jakbar Dorong PPID Aktif hingga KelurahanPemerintah Kota Jakarta Barat serius memperkuat Keterbukaan Informasi Publik Jakarta Barat melalui penguatan PPID hingga tingkat kelurahan, menjamin akses informasi mudah bagi masyarakat.
-
Ekonomi •Transformasi Asabri, Konsisten Terapkan Prinsip Keterbukaan Informasi PublikSepanjang 2025, katanya, Asabri menjalankan berbagai langkah penguatan tata kelola dan operasional perusahaan.
-
News •BPJS Ketenagakerjaan Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2025Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
-
News •LKBN Antara Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif, Bukti Komitmen TransparansiLKBN Antara kembali dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat, menegaskan komitmennya dalam menyajikan informasi transparan dan terpercaya bagi masyarakat.
-
Politik •Madiun Raih Penghargaan KI Award Jatim 2025, Teguhkan Tata Kelola TransparanPemerintah Kota Madiun berhasil meraih penghargaan Badan Publik Informatif di KI Award Jatim 2025, menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.