DPR dan BNPB Gencarkan Literasi Kebencanaan di Batola, Tingkatkan Kesiapsiagaan Warga

DPR dan BNPB Gencarkan Literasi Kebencanaan di Batola, Tingkatkan Kesiapsiagaan Warga

Anggota Komisi VIII DPR, Sandi Fitrian Noor, berkolaborasi dengan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, melakukan penguatan literasi kebencanaan di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 9 Agustus 2026, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Inisiatif ini muncul mengingat Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan rawan bencana, baik akibat letak geografis maupun dampak perubahan iklim. Kalimantan Selatan, termasuk Barito Kuala, secara khusus kerap dilanda banjir saat musim hujan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Sandi Fitrian Noor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi penguatan literasi kebencanaan ini sebagai bekal penting. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif di lingkungan masing-masing, siap siaga menghadapi situasi darurat.

Pentingnya Pemahaman Bencana di Wilayah Rawan

Indonesia menghadapi ancaman bencana yang kompleks dan beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga banjir dan karhutla. Kondisi geografis serta perubahan iklim global turut memperparah kerentanan ini. Di Kalimantan Selatan, khususnya Barito Kuala, siklus tahunan bencana banjir dan karhutla menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus.

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai aspek keselamatan dan teknis penanganan bencana menjadi sangat krusial. Sandi Fitrian Noor menegaskan bahwa keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tanggap dan resilient.

Program penguatan literasi kebencanaan ini bertujuan untuk membekali warga dengan pengetahuan praktis. Pengetahuan tersebut mencakup cara mitigasi risiko, tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi, serta langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Dengan demikian, diharapkan kerugian jiwa dan materi dapat diminimalisir.

Peran Legislatif dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Komisi VIII DPR memiliki perhatian serius terhadap isu penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Komisi ini terus mendorong penguatan literasi kebencanaan melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat lokal.

Kerja sama antara DPR dan BNPB merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut. BNPB, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam penanggulangan bencana, memiliki peran sentral dalam koordinasi dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan. Penguatan BPBD di daerah juga menjadi fokus utama, mengingat BPBD adalah garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sandi Fitrian Noor berharap bahwa melalui upaya kolaboratif ini, masyarakat akan semakin siap, tangguh, dan mampu mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana. Peningkatan kapasitas masyarakat secara mandiri menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari dampak bencana.

Sumber: AntaraNews