Ekonom: Sinergi Antar Lembaga Krusial untuk Stabilisasi Kurs Rupiah

Ekonom menyoroti pentingnya sinergi lintas otoritas untuk Stabilisasi Kurs Rupiah, seiring pelemahan nilai tukar mata uang garuda akibat ketegangan geopolitik global.

Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.300 per dolar AS dalam sepekan terakhir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global yang meningkatkan ketidakpastian ekonomi secara menyeluruh. Ekonom Ryan Kiryanto menekankan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar rupiah memerlukan sinergi kuat antar otoritas.

Menurut Associate Faculty LPPI tersebut, Bank Indonesia (BI) tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tekanan kurs yang terjadi. Diperlukan kolaborasi aktif dari lembaga-lembaga lain untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Diskusi mengenai hal ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (25/4), membahas langkah-langkah strategis ke depan.

Ryan Kiryanto menggarisbawahi bahwa setiap otoritas memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan secara optimal. Sinergi ini diharapkan mampu meredam volatilitas rupiah dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif bagi pasar dan investor.

Peran BI dan Pentingnya Sinergi Lintas Otoritas

Bank Indonesia telah menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas moneter, namun upaya stabilisasi kurs rupiah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ekonom Ryan Kiryanto menegaskan bahwa BI tidak bisa sendirian mengemban tugas berat ini. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketegangan geopolitik global telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak langsung pada nilai tukar rupiah. Pada Jumat (24/4), rupiah ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, setelah sempat menyentuh Rp17.304 pada Kamis (23/4), level terlemah mata uang garuda. Situasi ini menunjukkan urgensi kolaborasi lintas sektor.

Ryan Kiryanto menyoroti bahwa risiko terhadap ekonomi Indonesia kian meningkat akibat volatilitas harga minyak dan komoditas global. Dampaknya akan terasa pada sektor perdagangan, keuangan, dan investasi, membatasi ruang BI untuk menurunkan suku bunga di masa mendatang. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi sangat vital.

Strategi Mikro dan Perbaikan Struktural Ekonomi

Beberapa strategi mikro telah diimplementasikan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, salah satunya adalah penyesuaian ambang batas pembelian valuta asing (valas) dolar AS di perbankan. Namun, menurut Ryan Kiryanto, strategi ini perlu diperkuat dengan pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang lebih komprehensif.

Ryan juga mengusulkan agar perbankan mendorong debitur dengan eksposur pinjaman valas besar untuk mengkonversikannya ke rupiah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah di pasar. Ini merupakan salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan oleh sektor perbankan.

Selain itu, perbaikan struktural perekonomian domestik juga menjadi fokus utama. Peningkatan penggunaan bahan baku substitusi impor, khususnya di industri farmasi, dapat mengurangi permintaan valas. Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan pada impor dan memberikan dukungan jangka panjang bagi penguatan rupiah.

Penguatan KSSK dan Proyeksi Kurs Rupiah

Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu diperkuat melalui harmonisasi kebijakan antar otoritas. Ryan Kiryanto berpendapat bahwa KSSK harus mampu menghasilkan kebijakan yang lebih ramah pasar dan investor. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menarik investasi, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas rupiah.

Asumsi kurs rupiah dalam APBN 2026, yang diperkirakan sekitar Rp16.500 per dolar AS, dapat dijadikan acuan titik keseimbangan. Ryan Kiryanto menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan titik ekuilibrium yang perlu diupayakan secara bertahap. Asumsi ini mempertimbangkan kepentingan eksportir dan importir, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan kondisi geopolitik yang terus bergejolak, risiko terhadap perekonomian Indonesia semakin nyata. Oleh karena itu, kebijakan yang terkoordinasi dan terukur dari seluruh otoritas terkait menjadi sangat esensial. Sinergi ini akan membantu Indonesia menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Sumber: AntaraNews