Anggota DPR Dukung Transaksi Batu Bara DMO Gunakan Rupiah, Bisa Tekan Risiko Fiskal

Anggota DPR RI menyoroti krusialnya pasokan BBM dan batu bara untuk pembangkit listrik guna memastikan Ketahanan Energi Nasional dan keandalan listrik bagi masyarakat serta industri.

Pemerintah Indonesia melalui koordinasi lintas kementerian terus berupaya menjaga ketersediaan dan penyaluran Subsidi Energi bagi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang bergejolak.

Kewenangan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.

Transaksi minyak dan gas masih sangat bergantung pada dinamika pasar global sehingga penerapan transaksi menggunakan rupiah menjadi lebih kompleks.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional dengan memperluas sumber pasokan global dan mengoptimalkan produksi dalam negeri di tengah potensi gangguan distribusi dan gejolak harga minyak.

Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi Ridwan Hanafi mendesak pemerintah untuk memperkuat program kompor listrik bersubsidi demi meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG.

Pemerintah Indonesia berencana mengoptimalkan Penerimaan Negara Batubara melalui pajak ekspor untuk memperkuat posisi fiskal di tengah ketegangan geopolitik global, sekaligus mengakselerasi transisi energi.

Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) intensif berkomunikasi untuk antisipasi kelangkaan batu bara PLTU, memastikan pasokan energi primer terpenuhi demi stabilitas listrik nasional.

Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan diresmikan Presiden Prabowo Subianto, menjadi tonggak penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan impor BBM.

Langkah ini merupakan rencana strategis yang diambil pemerintah Indonesia.

Indonesia harus membeli sejumlah besar dolar untuk membiayai impor energi tersebut.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia memastikan transparansi tata kelola DSI, BUMN pengelola ekspor komoditas strategis, demi keberhasilan program pemerintah dan manfaat bagi pengusaha.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengevaluasi alur distribusi Minyakita setelah sidak menemukan rantai pasok terlalu panjang, memicu harga melonjak dan inflasi tinggi.

Hak ekspor tersebut bisa digunakan kapan saja oleh eksportir yang telah memenuhi kewajiban DMO.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan terus memanfaatkan batu bara untuk pembangkit listrik. Tujuannya efisiensi, menjaga tarif listrik, dan ketahanan energi nasional.

Pemerintah melalui KESDM mengambil langkah strategis dengan kebijakan Pengendalian Produksi Minerba pada 2026 untuk menjaga stabilitas industri di tengah tantangan global yang tak menentu.

Presiden Prabowo Subianto mendesak produsen batubara dan sawit untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor, menandakan pengawasan ketat terhadap komoditas vital ini. Kebijakan Prioritas Domestik Batubara Sawit ini bertujuan memastikan keterse

Perum Bulog memastikan ketersediaan Stok MinyaKita dengan memperkuat pasokan hingga 100 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran 2026, sekaligus menjaga stabilitas harga.