Wamenko Pangan Kaji Usulan Gula Bantuan Pangan, Prioritaskan Ketahanan Nasional

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan Gula Bantuan Pangan secara komprehensif, menarik perhatian publik pada potensi kebijakan baru.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa usulan penambahan gula dalam program bantuan pangan memerlukan kajian mendalam dari pemerintah. Pertimbangan berbagai aspek secara komprehensif menjadi kunci sebelum keputusan final diambil.

Pernyataan ini disampaikan Hanif dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta pada Minggu lalu, menekankan pentingnya mencermati berbagai masukan. Pemerintah terus memperkuat program bantuan pangan demi mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Salah satu usulan signifikan datang dari kalangan petani tebu, yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari bantuan pemerintah. Hanif menghargai setiap masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan krusial dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat.

Kajian Komprehensif Usulan Gula Bantuan Pangan

Pemerintah melalui Kemenko Pangan belum membahas secara spesifik usulan penambahan gula dalam komponen bantuan pangan yang sedang berjalan. Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pembahasan terkait gula sebagai bagian dari bantuan pangan belum ada. Ia menekankan bahwa kebutuhan gula memiliki berbagai sisi yang perlu dipertimbangkan secara matang.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucap Hanif. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan melihat dampak usulan ini dari berbagai sudut pandang.

Saat ini, program bantuan pangan pemerintah menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dan minyak goreng, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Perum Bulog aktif menyalurkan bantuan ini secara bertahap, memastikan distribusi mencapai target yang telah ditetapkan.

Dorongan Petani Tebu untuk Gula dalam Bantuan Pangan

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menjadi salah satu pihak yang gencar mendorong pemerintah untuk memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik. Penambahan gula diharapkan dapat memberikan stabilitas harga dan penyerapan produksi petani.

APTRI menilai bahwa penambahan gula dalam bantuan pangan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula dari petani nasional. Ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani tebu di seluruh Indonesia.

Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, mengusulkan agar pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan. Usulan ini berlaku apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat. "Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Soemitro.

Manfaat dan Tantangan Potensi Gula Bantuan Pangan

Potensi penambahan gula dalam bantuan pangan dapat membawa manfaat ganda, baik bagi petani maupun konsumen. Bagi petani tebu, kebijakan ini dapat menjamin penyerapan hasil panen mereka dengan harga yang stabil, mengurangi risiko fluktuasi pasar. Sementara itu, bagi keluarga penerima manfaat, tambahan gula dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Meskipun demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang mungkin muncul dari kebijakan ini. Aspek seperti ketersediaan pasokan gula nasional, mekanisme distribusi yang efisien, serta dampak terhadap harga pasar secara keseluruhan harus dikaji. Kajian komprehensif akan memastikan keberlanjutan program dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan.

Pemerintah menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung kemandirian pangan nasional secara menyeluruh. Keputusan akhir akan didasarkan pada analisis mendalam yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Sumber: AntaraNews