Kementerian Sosial

Menteri Sosial mendorong kepala desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satgas PRR menegaskan komitmennya dalam menyalurkan bantuan jaminan hidup pascabencana di Sumatera secara tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan. Simak rincian penyalurannya yang mencapai miliaran rupiah di berbagai wilayah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Sekolah Rakyat Banjarbaru telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk memastikan proses belajar mengajar tetap optimal, mengantisipasi potensi keterlambatan pembangunan gedung permanen menjelang tahun ajaran baru 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di OKU Timur berjalan lancar. Program pendidikan gratis ini memanfaatkan lahan seluas 9,6 hektare dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.

Kepala Bulog Gorontalo menjamin stok beras Gorontalo aman hingga tujuh bulan mendatang dengan 4.000 ton di gudang, memastikan stabilitas harga dan kelancaran bantuan pangan bagi masyarakat.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat Verifikasi Bansos. Langkah ini krusial agar bantuan sosial tepat sasaran dan efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyerukan sinkronisasi data untuk memperkuat DTSEN, memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil mengembalikan 20 ribu anak putus sekolah ke bangku pendidikan dalam setahun, membuka harapan baru bagi masa depan mereka.

Sebanyak 24.633 peserta Penonaktifan PBI-JK BPJS Kesehatan di OKU Timur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial per Januari 2026. Simak alasan dan cara reaktivasi kepesertaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Program MBG Lansia masih dalam tahap pematangan konsep untuk menjangkau 300-500 ribu penerima manfaat, terutama lansia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan LKS menyusul laporan kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental. Apa temuan mengejutkan di panti sosial?

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menargetkan 914 unit Huntara Bener Meriah terisi penuh oleh penyintas bencana Sumatera minggu ini, dengan 70 persen sudah dihuni dan terus didorong percepatannya.

Masyarakat Kota Tangerang kini dapat melakukan reaktivasi BPJS PBI nonaktif dengan mudah di kelurahan, memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan merata.

Pemerintah Pusat, melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, akan memulai Pembangunan Sekolah Rakyat Sukamara tahap ketiga pada Oktober 2026, sebuah langkah strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Perum Bulog Cabang Batam memastikan ketersediaan 1.586 ton beras bantuan pangan dan minyak goreng untuk masyarakat penerima selama Ramadhan 1447 H, menjamin kebutuhan pokok terpenuhi.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti kondisi fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Cirebon yang mendesak pembenahan. Temuan di lapangan menunjukkan sarana belum optimal, berisiko bagi siswa, dan perlu perbaikan segera untuk memastikan keamanan dan kenyamanan b

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan isu penonaktifan peserta PBI-JKN yang disebut-sebut instruksi Presiden. Ternyata, penonaktifan PBI-JKN ini murni berdasarkan pemutakhiran data DTSEN.