Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan, Jangkau Suku Talang Mamak di Pedalaman Jambi

Program Sekolah Rakyat terus memperluas jangkauannya, kini menyentuh komunitas adat Suku Talang Mamak yang mendiami pedalaman Jambi. Inisiatif ini memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara langsung berinteraksi dengan calon siswa dari suku tersebut, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan.

Tiga remaja Suku Talang Mamak, Kevin Saputra (18), Rio Ardianto (18), dan Rido (20), telah memulai masa penyesuaian di asrama Sentra Alyatama, Kota Jambi. Mereka adalah bagian dari 11 calon siswa yang akan bergabung dengan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. Kehadiran mereka menandai langkah signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Penjaringan calon siswa ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Alyatama Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses pendidikan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat adat di wilayah terpencil. Dengan dukungan penuh, diharapkan anak-anak ini dapat meraih cita-cita mereka.

Akses Pendidikan Suku Talang Mamak dan Peran Sekolah Rakyat

Akses pendidikan bagi masyarakat Suku Talang Mamak masih belum optimal akibat minimnya fasilitas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Sekolah satu atap tingkat SD dan SMP yang disediakan pemerintah sebelumnya belum berjalan maksimal karena hanya memiliki dua guru pengampu. Akibatnya, kegiatan pembelajaran tidak pernah berlangsung secara efektif. Data KKI Warsi menunjukkan sekitar 30 siswa SD kelas jauh dan 50 siswa SMP akhirnya banyak yang keluar karena proses belajar mengajar tidak efektif.

Meskipun demikian, minat anak-anak Talang Mamak untuk bersekolah tergolong tinggi dibandingkan kelompok masyarakat adat lain di Jambi. Hal ini mendorong upaya penjaringan lapangan yang dilakukan KKI Warsi, menghasilkan 11 calon siswa baru dari suku tersebut. Delapan orang akan menempuh pendidikan tingkat SMP, sementara tiga lainnya melanjutkan ke jenjang SMA.

Sekolah Rakyat Kota Jambi, yang kini membuka jenjang pendidikan SD dan SMP, serta SMA yang telah memasuki tahun kedua penyelenggaraan, menjadi alternatif solusi. Pelaksana Harian (Plh) SRMA 5 Kota Jambi, Muhamad Eko Desryanto, mencatat peminat tingkat SMP cukup banyak, lebih dari seratus orang, dengan total 28 calon siswa SD, 142 calon siswa SMP, dan 43 calon siswa SMA mendaftar.

Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Sekolah Rakyat

Pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Kota Jambi di Kelurahan Bagan, Kecamatan Alam Barajo, menunjukkan perkembangan positif. Wali Kota Jambi Maulana mengungkapkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 70 persen pada awal Juni 2026, dengan puluhan pekerja terus mempercepat penyelesaian fisik.

Kompleks seluas 5,56 hektare ini tidak hanya akan menyediakan ruang kelas, tetapi juga dilengkapi fasilitas asrama bagi siswa, guru, dan wali asuh, serta sarana olahraga dan fasilitas pendukung lainnya. Sekolah Rakyat Kota Jambi diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 1.080 siswa dan akan menjadi kawasan pendidikan terpadu untuk tiga jenjang sekolah.

Pemerintah Kota Jambi menargetkan seluruh aktivitas pembelajaran akan dipindahkan dari Sentra Alyatama ke gedung baru ini pada tahun ajaran baru. Gubernur Jambi Al Haris juga menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan Sekolah Rakyat hadir di berbagai wilayah, dengan dua Sekolah Rakyat sedang dibangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi, serta empat usulan lainnya di Kabupaten Muaro Jambi, Batang Hari, Merangin, dan Muara Bungo.

Sekolah Rakyat: Alternatif Pendidikan Inklusif

Dr. Sofyan, Fasilitator Gerakan Anak Rentan Putus Sekolah Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi, mengapresiasi program Sekolah Rakyat sebagai langkah afirmatif. Program ini memperluas layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan yang berisiko putus sekolah.

Model pendidikan berbasis asrama memungkinkan negara tidak hanya menyediakan akses belajar, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar peserta didik, memperkuat karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dari sisi kebijakan, program ini memperkuat fungsi pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan antargenerasi, sejalan dengan mandat pengentasan kemiskinan ekstrem.

Tantangan utama terletak pada tata kelola lintas sektor, terutama dalam memastikan kesetaraan mutu kurikulum, standar guru, asesmen, dan tata kelola akademik dengan sekolah reguler yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diperlukan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi dualisme kebijakan pendidikan, kesenjangan kualitas layanan, maupun stigma bahwa Sekolah Rakyat adalah "sekolah untuk orang miskin".

Membangun Kepercayaan Diri dan Mengatasi Kesenjangan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mampu membangun rasa percaya diri sekaligus menanamkan disiplin melalui sistem pendidikan berasrama 24 jam yang diterapkan. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, memiliki pertumbuhan fisik yang sehat, dan lebih disiplin.

Program Sekolah Rakyat, yang mulai berjalan sejak 14 Juli 2025, telah menjangkau 166 titik di seluruh Indonesia. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga sedang membangun lebih dari 100 gedung permanen baru yang masing-masing diproyeksikan mampu menampung hingga seribu siswa.

Untuk mendukung operasional ini, Kementerian Sosial kembali membuka 3.053 formasi guru dan 5.127 formasi tenaga kependidikan, termasuk wali asuh dan wali asrama, untuk 93 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat yang selama ini tidak terlihat penderitaannya atau the invisible people.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui program ini, anak-anak prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas, menjadi kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Sumber: AntaraNews