Pemerataan Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) mengungkapkan bahwa kebutuhan guru di wilayah tersebut masih mencapai 1.500 orang, menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses pendidikan di Kepri.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan Program Mapega Papua Tengah dengan menempatkan 500 guru di daerah 3T untuk mengatasi minimnya tenaga pendidik dan pemerataan pendidikan. Simak detailnya!

Plt. Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, menyoroti bahwa ketersediaan guru di wilayahnya secara jumlah sudah mencukupi, namun distribusi guru Papua Tengah masih menjadi persoalan utama yang belum merata, terutama di daerah pedalaman dan konflik.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melakukan renovasi sekolah nasional di seluruh Indonesia dalam 2-3 tahun, termasuk wilayah perbatasan, demi pemerataan kualitas pendidikan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menekankan pentingnya riset kampus yang selaras dengan kebutuhan daerah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan melanjutkan program pertukaran pelajar Kudus pada Agustus 2026, kali ini dengan jangkauan lebih luas untuk jenjang SD dan SMP, demi mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan menciptakan ekosistem belajar baru.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang memprioritaskan Revitalisasi Pendidikan Bengkayang, termasuk perbaikan sekolah dan peningkatan kualitas guru, demi pemerataan mutu pendidikan, terutama di daerah perbatasan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berkomitmen penuh memperluas akses Pendidikan Kalimantan Barat, khususnya di daerah terpencil, sebagai investasi krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Simak st

Pemerintah Kabupaten Tambrauw gencar memperluas layanan pendidikan di 12 distrik, termasuk wilayah 3T, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses bagi anak usia sekolah.

Wamendiktisaintek Stella Christie menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Sekolah Garuda Inklusif bagi talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri, menjamin akses pendidikan berkualitas tanpa batas.

Komisi X DPR RI menyoroti alokasi Kuota KIP Kuliah Perguruan Tinggi Swasta yang dinilai timpang dibandingkan PTN, memicu pertanyaan tentang pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti melepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital untuk akselerasi transformasi digital pendidikan, khususnya di wilayah 3T.

Kalimantan Timur mencetak sejarah dengan capaian tertinggi nasional dalam akses pendidikan menengah, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah. Akses Pendidikan Kaltim yang merata membuka jalan masa depan cerah.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang mulai memetakan data calon pelajar Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027, menyasar anak-anak dari keluarga desil satu dan dua guna memastikan akses pendidikan yang merata.

Pemerintah Indonesia serius mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas. Dua calon lahan seluas lebih dari 50 hektare disiapkan di Rokan Hilir untuk pembangunan SMA Unggul Garuda, membuka akses siswa berprestasi agar dapat menembus perguruan tinggi kelas

Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil mengembalikan 20 ribu anak putus sekolah ke bangku pendidikan dalam setahun, membuka harapan baru bagi masa depan mereka.

Pemerintah meluncurkan Program Sekolah Terpadu yang menargetkan 500 sekolah hingga tahun 2026, bertujuan mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur menyelaraskan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SD dan SMP, sebuah langkah strategis untuk memetakan kemampuan dan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) bersama Gubernur Kalimantan Tengah meluncurkan Program 1 Rumah 1 Sarjana, membuka akses kuliah gratis bagi generasi muda Kalteng untuk meningkatkan kualitas SDM.