Pariaman Raih Program PKTD Sanitasi Kemenkes Rp100 Juta untuk Jamban Sehat

Kota Pariaman kembali mendapatkan alokasi Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes senilai Rp100 juta pada tahun 2026, mempercepat upaya mewujudkan sanitasi dan jamban sehat bagi warganya.

Kota Pariaman, Sumatera Barat, kembali menerima dukungan signifikan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengalokasikan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) senilai Rp100 juta pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan khusus untuk mewujudkan fasilitas sanitasi serta jamban sehat di wilayah tersebut. Program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan higienis.

Program PKTD Sanitasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dan pusat dalam menekan angka penularan berbagai penyakit. Fasilitas sanitasi yang layak menjadi fondasi penting untuk menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyatakan komitmen penuh untuk memberantas praktik buang air besar sembarangan di daerahnya. Beliau menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat.

Dana sebesar Rp100 juta tersebut akan difokuskan untuk membantu rumah tangga yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai. Program ini juga didukung kuat oleh aspirasi dari anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Komitmen Pariaman Wujudkan Sanitasi Layak

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menegaskan bahwa kota ini sedang berjuang keras untuk mencapai target stop buang air besar sembarangan. Keberhasilan mendapatkan dana Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes ini menjadi dorongan besar. Program ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Sanitasi yang layak merupakan pilar mendasar dalam upaya menekan angka penularan berbagai penyakit seperti diare dan stunting. Lingkungan yang bersih dan sehat akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen penuh untuk terus menginventarisasi data rumah warga yang belum memiliki jamban sehat.

Data tersebut akan diusulkan kembali ke Kemenkes untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Salah satu jalur pengusulan yang ditempuh adalah melalui aspirasi kedewanan, khususnya dari Anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Pariaman dalam memastikan setiap warganya memiliki akses sanitasi yang memadai dan layak.

Peran Anggota DPR dan Prioritas Kesehatan Nasional

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ade Rezki Pratama, menjelaskan bahwa Program PKTD Sanitasi ini merupakan hasil aspirasinya. Pada tahun sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di Desa Naras. Tahun ini, anggaran digulirkan pada pertengahan tahun 2026 untuk Desa Bato, sebagai langkah nyata.

Ade Rezki Pratama menekankan bahwa kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kesehatan masyarakat harus dimulai dari lingkungan dan sanitasi yang bersih. Oleh karena itu, program ini sangat relevan dengan visi pembangunan nasional yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Anggaran Rp100 juta tersebut akan menyasar sejumlah rumah tangga yang masih belum memiliki fasilitas MCK. Ade Rezki Pratama meminta Lurah dan Camat untuk mendata warga secara akurat dan transparan. Tujuannya adalah memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa membuang hajat di tempat yang tidak semestinya, demi kesehatan bersama.

Sumber: AntaraNews