Pemerintah Kaji Usulan DPR Jadikan Bulog Setara Kementerian

Anggota DPD RI Darmansyah Husein meminta Perum Bulog Cabang Belitung untuk terus mengontrol dan menjaga stabilitas harga pangan Belitung, khususnya beras, di tengah potensi gejolak ekonomi global.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan rencana besar Bulog kelola sembilan bahan pokok sebagai badan otonom, demi stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog mengintensifkan strategi swasembada pangan melalui peningkatan penyerapan gabah petani dan distribusi komoditas pangan. Langkah ini menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta melindungi petani dan masyarakat.

Perum Bulog sedang dalam proses transformasi menjadi badan otonom, sebuah langkah strategis yang digodok di DPR untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan memperluas mandat pengelolaan komoditas.

Perum Bulog terus mematangkan Proyek 100 Gudang Bulog baru untuk memperkuat infrastruktur pangan nasional, kini menunggu rampungnya Peraturan Presiden.

Istana Negara tengah mengkaji usulan DPR untuk menaikkan status Bulog dari Perum menjadi setara kementerian. Langkah ini diharapkan memperkuat peran Bulog dalam swasembada pangan, terutama setelah rekor stok beras nasional.

Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis pangan nasional, memastikan ketersediaan beras terjangkau serta memperluas jangkauan distribusi.

Keputusan untuk menjadikan Perum Bulog di bawah langsung komando Prabowo untuk mewujudkan target Program Swasembada Pangan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan Gula Bantuan Pangan secara komprehensif, menarik perhatian publik pada potensi kebijakan baru.

Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Perum Bulog sukses mendistribusikan 1.000 paket sembako murah Bangka di Kelurahan Kenanga, membantu meringankan beban warga menjelang 1 Muharram 1448 H.

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Polres Garut berhasil menyerap 326 ton jagung dari program swasembada pangan hingga Juni 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengevaluasi alur distribusi Minyakita setelah sidak menemukan rantai pasok terlalu panjang, memicu harga melonjak dan inflasi tinggi.

Bapanas dan Mentan kumpulkan peternak ayam petelur nasional bahas stabilisasi harga telur di tingkat produsen. Langkah strategis disiapkan untuk ketersediaan pangan dan kesejahteraan peternak.

Organisasi mahasiswa Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menyerukan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif nasional menyikapi penyesuaian harga Pertamax. Apa alasannya?

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Konsultan keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan OJK untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai faktor pelemahan IHSG, guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menyelesaikan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai konflik dan memperkuat hak masyarakat adat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah sukses menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk 6 juta unit rumah bagi masyarakat desil 3, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengkaji skema KPR tenor 40 tahu

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.