Pemkab Kotim Evaluasi Distribusi Minyakita, Tekan Inflasi Daerah yang Tinggi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengevaluasi alur distribusi Minyakita setelah sidak menemukan rantai pasok terlalu panjang, memicu harga melonjak dan inflasi tinggi.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, sedang mengevaluasi secara menyeluruh alur distribusi produk Minyakita. Evaluasi ini dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng dan mencegah inflasi daerah yang semakin tinggi. Wakil Bupati Kotim, Irawati, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke produsen terbesar Minyakita di wilayahnya.

Sidak tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pasokan serta mengurai masalah utama yang menyebabkan kenaikan harga Minyakita di pasar lokal. Meskipun Kotim dikenal sebagai penghasil sawit terbesar, minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi signifikan.

Pemerintah daerah mencatat inflasi di Kotim saat ini mencapai 4,18 persen, angka yang tergolong tinggi dan menempatkan Kotim di posisi ke-20 secara nasional. Kondisi ini mendesak Pemkab Kotim untuk segera mencari solusi efektif.

Rantai Distribusi Panjang Picu Kenaikan Harga Minyakita

Hasil sidak yang dilakukan Wakil Bupati Kotim Irawati menunjukkan bahwa persoalan utama kenaikan harga Minyakita bukan pada kelangkaan pasokan dari produsen. Sebaliknya, masalah terletak pada tata cara penyaluran di lapangan yang dinilai terlalu panjang. Rantai distribusi dengan banyak tempat singgah menyebabkan harga di tingkat pedagang melonjak signifikan.

Irawati menekankan pentingnya memangkas jalur distribusi agar tidak terlalu banyak perantara. "Kalau memang produsen ini menyalurkannya ke Bulog, ya langsung saja. Begitu pula Bulog ke mitranya,” tegas Irawati.

Hal ini berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memicu inflasi di daerah. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita seharusnya Rp15.700 per liter, namun di Kotim ditemukan harga mencapai Rp17 ribu bahkan hingga Rp21 ribu per liter.

Pengurangan Jatah Mitra Bulog dan Dampaknya

Salah satu pemicu lain kenaikan harga Minyakita di pasar adalah pengurangan jatah pasokan yang diterima oleh para mitra Bulog. Mitra yang sebelumnya biasa mendapatkan 50 dus dalam sekali pengiriman, kini hanya menerima 20 dus saja. Kondisi ini menciptakan persepsi kelangkaan di pasar.

Akibatnya, para pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya operasional dan menjaga keuntungan. Irawati menjelaskan bahwa harga tinggi secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat, yang kemudian berkontribusi pada angka inflasi daerah.

Pemerintah daerah berencana segera menggelar rapat koordinasi dengan Bulog untuk mengevaluasi hasil sidak dan mengatur ulang sistem pendistribusian kepada mitra resmi.

Penyesuaian Produksi Pabrik dan Prioritas Domestik

Manajer PT Suka Jadi, Julhendro, produsen Minyakita terbesar di Kotim, menjelaskan bahwa proses pendistribusian dari pabrik berjalan lancar. Namun, memang ada penyesuaian volume produksi dari pihak perusahaan. Penurunan kapasitas produksi di pabriknya mencapai hampir 50 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh regulasi yang mengikat antara kuota ekspor dengan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan harus menyesuaikan volume produksi karena izin ekspor komoditas baru bisa didapatkan setelah memenuhi kuota pemenuhan dalam negeri.

Meskipun tingkat utilitas produksi pabrik sempat menyentuh 75 persen saat aktivitas ekspor tinggi, kini tren global mulai beralih fokus ke pasar domestik. Julhendro menegaskan bahwa pasokan untuk wilayah Kotim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan daerah lainnya.

Strategi Prioritas Bulog dan Program Biodiesel B50

Sejak awal Juni, PT Suka Jadi telah mengalihkan seluruh kuota penyaluran Minyakita kepada Bulog. "Dari awal Juni ini memang kita sudah kasih Bulog pegang semua karena kuotanya banyak kita alihkan ke Bulog," ujar Julhendro.

Sebelumnya, pasokan juga diberikan kepada pihak lain seperti Wahana untuk daerah Kalteng, namun karena produksi menurun, kini semua disalurkan melalui Bulog. Penurunan ekspor juga dipengaruhi rencana implementasi program biodiesel B50.

Program B50 akan membuat alokasi bahan baku lebih banyak terserap untuk kebutuhan lokal dalam negeri. Untuk mengantisipasi penurunan produksi ini, perusahaan mengambil kebijakan strategis dengan memprioritaskan penyaluran satu pintu melalui Bulog.

Sumber: AntaraNews