Ternyata Ini Penyebab Minyakita Mahal! Pemkab Pamekasan dan Bulog Bersinergi Stabilkan Harga di Pasaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengambil langkah konkret untuk mengatasi lonjakan harga Minyakita di pasaran. Kolaborasi strategis dengan Perum Bulog Madura kini digalakkan guna memperbanyak pasokan minyak bersubsidi tersebut. Kondisi ini muncul setelah pemantauan menunjukkan harga Minyakita melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto, mengungkapkan bahwa harga Minyakita di pasaran rata-rata mencapai Rp16 ribu hingga Rp17.500 per liter. Padahal, HET untuk minyak goreng bersubsidi ini seharusnya hanya Rp15.700 per liter. Situasi ini tentu memberatkan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas.

Lonjakan harga ini disinyalir akibat terbatasnya pasokan Minyakita ke wilayah Madura, yang memaksa pedagang kulakan dari Surabaya. Akibatnya, biaya ongkos kirim menjadi tinggi, berdampak langsung pada harga jual di tingkat konsumen. Oleh karena itu, Pemkab Pamekasan dan Bulog Madura bersepakat untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Kenaikan harga Minyakita ini memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Minyakita, sebagai produk minyak goreng bersubsidi, seharusnya menjadi pilihan terjangkau bagi konsumen. Pelanggaran HET ini menimbulkan keresahan dan mengurangi manfaat dari program subsidi pemerintah.

Kenaikan harga Minyakita yang signifikan di Pamekasan tidak lepas dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Hasil pemantauan Disperindag Pamekasan menunjukkan bahwa harga jual Minyakita di tingkat pengecer jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Minyakita yang seharusnya dijual Rp15.700 per liter, justru ditemukan seharga Rp16.000 hingga Rp17.500 per liter.

Ahmad Basri Yulianto menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah keterbatasan pasokan Minyakita ke wilayah Madura. Para pedagang di Pamekasan, khususnya pemilik toko kelontong, seringkali harus mencari stok dari distributor di Surabaya. Proses kulakan dari luar pulau ini secara otomatis menambah beban biaya operasional mereka.

"Setelah kami melakukan penelitian, hal ini terjadi, karena pasokan Minyakita ke wilayah Madura terbatas, sehingga para pedagang harus mengulak ke beberapa tempat di Surabaya," kata Basri. Ongkos kirim yang tinggi dari Surabaya ke Madura menjadi faktor penentu mahalnya harga jual Minyakita. Beban transportasi ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Pelanggaran HET ini menjadi sorotan utama karena Minyakita dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Ketika harga di pasaran jauh melampaui batas yang ditetapkan, tujuan subsidi ini menjadi tidak tercapai. Pemerintah daerah merasa perlu intervensi untuk mengembalikan fungsi Minyakita.

Pengakuan dari pemilik toko kelontong di Pamekasan, Arianti, memperkuat temuan ini. Ia menyatakan terpaksa menjual Minyakita di atas HET karena harga kulakannya sendiri sudah tinggi. "Kulakan saya Rp16 ribu per liter, ya terpaksa saya jual Rp17.500 per liter. Jarak dari sini ke kota kan jauh, sekitar 22 kilometer," ujarnya. Situasi ini menunjukkan rantai distribusi yang belum efisien.

Untuk mengatasi permasalahan harga Minyakita yang melambung, Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak tinggal diam. Disperindag Pamekasan telah menjalin kerja sama erat dengan Perum Bulog Madura guna memperbanyak pasokan Minyakita ke pasar lokal. Langkah ini diharapkan dapat membanjiri pasar dengan Minyakita, sehingga harga kembali stabil.

Kerja sama ini berfokus pada peningkatan distribusi Minyakita, terutama ke pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Dengan pasokan yang lebih lancar dan merata, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk menjual Minyakita di atas HET. Ketersediaan stok yang cukup juga akan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Selain itu, Pemkab Pamekasan dan Perum Bulog Madura juga bersepakat untuk menggelar operasi pasar di berbagai wilayah kecamatan. Operasi pasar ini menjadi salah satu strategi efektif untuk menekan tingginya harga jual Minyakita secara langsung. Melalui operasi pasar, masyarakat dapat membeli Minyakita dengan harga sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ahmad Basri Yulianto menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Kami juga bersepakat dengan Perum Bulog Madura untuk melakukan operasi pasar di berbagai wilayah kecamatan untuk menekan tingginya harga jual minyak goreng bersubsidi tersebut," tegasnya. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.

Tujuan jangka panjang dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan rantai pasok Minyakita yang lebih efisien dan terjangkau di Pamekasan. Dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Minyakita, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ini juga menjadi upaya untuk memastikan program subsidi pemerintah tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews