Tahan Kenaikan Harga BBM, Kini Lemigas Boleh Impor Minyak Mentah

Rencana ini akan dimaktubkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Langkah tersebut jadi kebijakan strategis pemerintah, selaras dengan yang telah dilakukan saat negara mengalihkan impor minyak mentah.

Tambahan serupa sempat diproyeksikan akan diberikan untuk 2026 dengan mengacu pada konsumsi tahun ini.

Pemerintah membuka peluang menambah kuota impor BBM SPBU swasta pada 2026. Besaran kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah wajib menyeimbangkan tiga kepentingan utama:

Perubahan regulasi itu turut berimbas pada kelancaran suplai BBM non-Pertamina, sehingga tidak jarang terjadi kekosongan.

Pertamina ungkap alasan tidak menaikkan harga BBM.

Arifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut.

SKK Migas bakal menghadapi banyak tantangan untuk mengejar target produksi minyak 610 ribu barel pada 2026.

Pengecualian ekspor migas dari badan ekspor ini bakal berlaku selamanya.

Bahlil pun memastikan badan ekspor tidak akan memungut devisa hasil ekspor (DHE) dari para pengusaha migas.

Mubadala Energy hadir di Indonesia sebagai investor strategis siap menerima penawaran sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penguatan ketahanan dan kemandirian energi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti tingkat kesulitan dan investasi jumbo di Blok Ganal, sebuah proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola Participating Intere

Penilaian Badan Energi Internasional yang menyebut kondisi saat ini sebagai the largest supply disruption in the history of the market.

Dia menekankan bahwa Indonesia menerapkan politik bebas aktif, termasuk di sektor ekonomi.

Bahlil menekankan pentingnya kerja sama energi tersebut. Terlebih, kondisi dunia penuh ketidakpastiaan karena eskalasi konflik yang meningkat di Timur Tengah.

Bahlil mempertimbangkan untuk mengimpor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia, guna memastikan pasokan BBM tetap terjaga.

Brunei Darussalam menunjukkan ketertarikan pada Transformasi Energi Indonesia, dari pengembangan EBT hingga teknologi EOR Pertamina, menandai babak baru kerja sama strategis.

Di tengah ketegangan geopolitik global, pemerintah Indonesia memprioritaskan penguatan pasar domestik sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.