Mantan Menteri ESDM Ungkap Sejumlah Tantangan Utama dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Ketahanan energi Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan serius, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak dalam jumlah besar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014–2016, Sudirman Said, dalam diskusi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan dikutip Jumat (1/5).

"Ketidakpastiannya ada di tiga isu, yaitu: harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik," kata Sudirman.

Ia merujuk pada penilaian Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) yang menyebut kondisi saat ini sebagai the largest supply disruption in the history of the global oil market. Menurutnya, tingginya ketergantungan impor membuat ketahanan energi Indonesia menjadi rentan.

Sudirman juga menjelaskan dampak langsung ketergantungan impor terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Tingginya kebutuhan devisa untuk impor energi dinilai memberi tekanan tambahan pada kurs.

"Untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai USD100 juta. Itu angka minimalnya," jelas Sudirman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 55,33 juta ton dengan nilai USD32,77 miliar atau sekitar USD89,8 juta per hari. Dengan harga minyak Brent yang berada di kisaran USD96–111 per barel, nilai impor harian tersebut diperkirakan telah melampaui USD100 juta.

Tekanan eksternal tersebut turut tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah. Pada 29 April 2026, rupiah tercatat berada di level Rp17.326 per dolar AS, seiring tingginya harga minyak dunia. Kombinasi kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah dinilai meningkatkan beban biaya energi domestik.

Meski demikian, Sudirman menilai tantangan terbesar ketahanan energi justru berasal dari faktor internal.

"Bukan. Ancaman terbesar datangnya justru dari dalam negeri, mencakup tiga aspek fundamental," ungkapnya.

Ia merinci tiga faktor tersebut, yakni kecenderungan kebijakan jangka pendek (short-termism), dominasi pertimbangan politik dalam kebijakan energi, serta potensi konflik kepentingan antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha.

"Pertama adalah kesukaan pada short-termism atau pola pikir jangka pendek. Kedua, dominannya politik dan kebijakan populis. Ketiga, maraknya konflik-kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang, celakanya, makin terang-terangan tanpa malu," papar Sudirman.

Menurutnya, kombinasi faktor-faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan sektor energi jangka panjang, termasuk dalam eksplorasi migas, riset dan pengembangan, transisi energi, serta tata kelola pasokan.

"Tiga biang kerok itulah yang membuat kita selalu gagal dalam mengelola urusan-urusan fundamental dan berdimensi jangka panjang. Mulai dari eksplorasi minyak dan gas bumi beserta riset dan pengembangannya, transisi energi, tata-kelola pasokan minyak, dan lain-lain. Semuanya mangkrak," ujarnya.

Sudirman yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri menilai kondisi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan energi nasional, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri.

"Selama produksi tidak meningkat signifikan, Indonesia akan terus bergantung pada impor, alias selalu rentan terhadap gejolak harga minyak global," katanya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan menghadapi krisis energi di masa depan.

"Pertanyaan krusial saat ini bukanlah ‘bagaimana kita bertahan melewati krisis’, melainkan ‘mengapa kita selalu saja tidak siap ketika krisis datang’. Kita seperti bukan bangsa pembelajar," pungkas Sudirman.