ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta

Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Tambahan serupa sempat diproyeksikan akan diberikan untuk 2026 dengan mengacu pada konsumsi tahun ini.

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Menurut Yuliot, langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kondisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9).

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

Kementerian ESDM membuka peluang bagi Pertamina untuk melakukan impor BBM guna mengatasi kelangkaan di SPBU swasta seperti Shell dan BP. Mengapa opsi ini diambil?

Dia memastikan pemerintah sudah menambah alokasi impor sebesar 10 persen untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar.

Perubahan regulasi itu turut berimbas pada kelancaran suplai BBM non-Pertamina, sehingga tidak jarang terjadi kekosongan.

Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina, mengingat bahwa impor solar tidak akan diperpanjang setelah tahun 2026.

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

Kementerian ESDM menegaskan **penghentian impor solar 2026** akan berlaku juga bagi SPBU swasta, yang selanjutnya wajib membeli pasokan dari kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Saat ini, BP memiliki 70 jaringan SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketersediaan BBM itu menyusul pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan SPBU swasta dengan Pertamina.

Informasi itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

kepastian bunga tetap tersebut menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan program rumah subsidi.

Keputusan tersebut diambil sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pramono mengakui insiden tersebut menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta, terutama terkait aspek layanan kesehatan dan penanganan medis.

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok.

Salah satu proyek yang telah disodorkan yakni pabrik fraksionasi plasma darah di Karawang International Industrial City.

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.