ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta

Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Tambahan serupa sempat diproyeksikan akan diberikan untuk 2026 dengan mengacu pada konsumsi tahun ini.

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun 2025 guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU Swasta.

Menurut Yuliot, langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kondisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9).

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

Kementerian ESDM membuka peluang bagi Pertamina untuk melakukan impor BBM guna mengatasi kelangkaan di SPBU swasta seperti Shell dan BP. Mengapa opsi ini diambil?

Dia memastikan pemerintah sudah menambah alokasi impor sebesar 10 persen untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar.

Perubahan regulasi itu turut berimbas pada kelancaran suplai BBM non-Pertamina, sehingga tidak jarang terjadi kekosongan.

Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina, mengingat bahwa impor solar tidak akan diperpanjang setelah tahun 2026.

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

Kementerian ESDM menegaskan **penghentian impor solar 2026** akan berlaku juga bagi SPBU swasta, yang selanjutnya wajib membeli pasokan dari kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Saat ini, BP memiliki 70 jaringan SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Ketersediaan BBM itu menyusul pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan SPBU swasta dengan Pertamina.

Informasi itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Penangkapan dilakukan saat petugas melakukan pemeriksaan dan kini kasus tersebut tengah didalami untuk menelusuri asal-usul serta tujuan kepemilikan amunisi.

Prabowo kaget ternyata pertumbuhan ekonomi tersebut tak sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Prabowo kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.

NU memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga bangsa, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Presiden Prabowo mengaku terkejut melihat besarnya kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun dan mengalir ke luar negeri.