Pasok Solar ke SPBU Swasta di 2026, Pertamina Tunggu Arahan Menteri Bahlil

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.

PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait kebijakan penghentian impor solar pada 2026. Aturan itu tidak hanya berlaku bagi PT Pertamina (Persero) dan subholding-nya selaku BUMN, tapi juga perusahaan pengelola SPBU swasta. 

Kebijakan itu lantas membuka peluang bagi Pertamina untuk menyalurkan pasokan solar yang diklaim bakal surplus kepada pengelola SPBU swasta.  

Kendati begitu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal perjanjian jual/beli minyak. 

"Sampai dengan 31 Desember (2025), kita masih berpegang terhadap arahannya Menteri ESDM. Seandainya SPBU swasta itu ingin melakukan pembelian, maka akan kita layani," kata Roberth di Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (22/12).

"Untuk di 2026 itu pasti balik lagi, kita kan menunggu arahan dari pemerintah ya. Apakah kemudian kebijakannya pemerintah seperti apa," dia menekankan. 

Menurut dia, Pertamina dan badan usaha swasta saat ini memiliki status hukum yang sama, yakni sebagai operator. Sehingga Pertamina masih harus menunggu penugasan dari pemerintah agar bisa menyalurkan stoknya kepada SPBU swasta. 

"Nah regulatornya itu ada di pemerintah. Jadi pada saat kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, apapun itu terutama terkait dengan Pertamina, pasti Pertamina akan mengikuti kebijakannya dari regulator," tegas Roberth.

Stop Impor Solar untuk Swasta

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebijakan penghentian impor solar pada 2026 juga berlaku bagi SPBU swasta. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan, kebijakan stop impor solar tidak hanya ditujukan kepada badan usaha milik negara, tetapi juga mencakup badan usaha swasta yang mengelola SPBU.

"Yang dimaksud dengan penghentian impor itu, ya, termasuk SPBU swasta," ujar Laode dikutip dari Antara beberapa waktu lalu. 

Tindak Lanjut Beroperasinya RDMP Balikpapan

Rencana penghentian impor solar ini sebelumnya telah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut didukung oleh mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur serta penerapan program mandatori biodiesel B50.

Dengan kombinasi kedua program tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan solar nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri mulai 2026.

Laode menjelaskan, seiring diberlakukannya kebijakan tersebut, badan usaha pengelola SPBU swasta tetap dapat memperoleh pasokan solar dengan membelinya dari kilang dalam negeri.

"Jadi, seperti itu pemahaman dari stop impor. Swasta pun harus beli dari dalam negeri, ini saya bicaranya (solar) CN 48 ya," kata Laode.

Program B50

Program biodiesel B50 sendiri dijadwalkan mulai berjalan pada semester II 2026. Implementasi B50 diharapkan dapat menekan kebutuhan impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Laode juga membuka peluang Indonesia untuk mengekspor solar ke pasar internasional. Namun, hal tersebut mensyaratkan produk kilang dalam negeri telah memenuhi standar kualitas global.

Menurutnya, peningkatan kualitas produk kilang menjadi faktor penting agar solar Indonesia dapat bersaing di pasar ekspor. Ia menjelaskan bahwa solar dengan spesifikasi CN 51 memiliki peluang lebih besar untuk diekspor karena telah memenuhi standar internasional.

"Solar CN 51 itu lebih mudah untuk kita ekspor. CN 48 kan standarnya masih Euro 4, dengan kandungan sulfurnya masih tinggi, di atas 2 ribu ppm, jadi sulit (untuk diekspor)," kata Laode.