Cerita Prabowo Pernah Temui Aburizal Bakrie agar Tak Impor Beras, tapi Berakhir Kaget dan Sedih

Presiden Prabowo Subianto mengakui pernah menghadap Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2004-2005. Prabowo yang kala itu menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menemui Aburizal Bakrie unruk menolak rencana pemerintah melakukan impor beras.

"Saya pernah menghadap Menteri Koordinator Perekonomian waktu itu, namanya Aburizal Bakrie. Saat akan impor beras, saya sebagai Ketua Umum HKTI mengimbau, janganlah mengimpor beras," jelas Prabowo saat menghadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6).

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok. "Apalagi pada saat petani mau panen. Harga petani akan hancur. Petani kita tidak bisa untung," ujarnya.

Prabowo ingat betul salah satu pensihat Aburizal Bakrie menyebut bahwa petani Vietnam lebih efisien dibandingkan Indonesia. Penasihat itu menyarankan agar pemerintah membeli beras dari petani Vietnam.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar, dan sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, menyatakan, 'untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien?" tutur Prabowo.

"Itu bukan kata Pak Aburizal Bakrie, tetapi salah satu penasihatnya, 'Lebih baik kita beli dari Vietnam'," sambungnya.

Prabowo kaget sekaligus sedih mendengar pernyataan tersebut. Dia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bertujuan agar petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera.

"Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Prabowo terus berusaha keras menjadi Presiden RI untuk mengubah arah ekonomi Indonesia yang dianggapny keliru. Prabowo pun akhirnya terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029, usai empat kali mengikuti pencalonan presiden.

"Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberalisme. Neoliberalisme mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang miskin. Orang lemah dikatakan tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing," pungkas Prabowo.