LIVE

Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum.

berita esdm
Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta
Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta (merdeka.com)

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta serta jalin kolaborasi dengan PT Pertamina (persero) pada tahun 2025 dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

"Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus," ujar Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Selasa (16/9/2025) di Jakarta.

Marwan menegaskan bahwa langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. "Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta", kata Marwan.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang. "Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik," jelas Bahlil.

Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Danantara Bidik Konsolidasi 300 Entitas BUMN Lagi

{{caption}}
Prabowo: Ekonomi Tumbuh 5%, tapi Penduduk Miskin Bertambah

{{caption}}
Portugal vs Uzbekistan: Rekor Pribadi Bukan Prioritas Utama Cristiano Ronaldo

{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

Topik Terkait
{{caption}}
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta

Pemerintah membuka peluang menambah kuota impor BBM SPBU swasta pada 2026. Besaran kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan.

SPBU swasta
{{caption}}
Kementerian ESDM Pertimbangkan Peningkatan Kuota Impor BBM Swasta di Tengah Lonjakan Permintaan

Kementerian ESDM sedang mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta menyusul lonjakan permintaan masyarakat, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tetap patuh aturan.

Kementerian ESDM
{{caption}}
Stok BBM BP 92 Kembali Normal, Kini Tersedia di 70 SPBU

Dengan adanya kerja sama ini, BP-AKR dan Pertamina menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kelancaran pasokan energi.

Pertamina
{{caption}}
Wamen ESDM Beri Sinyal Bakal Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025.

SPBU swasta
{{caption}}
Benarkah Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik Tahun Depan? Ini kata Anak Buah Bahlil

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

shell
{{caption}}
Wamen ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri

Menurut Yuliot, langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kondisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.

SPBU swasta
{{caption}}
Impor Lewat Pertamina, Stok BBM di SPBU Shell Cs Dipastikan Tersedia Pekan Ini

Proses impor BBM akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bisnis yang telah dibuat antara badan usaha swasta dan Pertamina.

BBM
{{caption}}
Bukan Cari Untung, Ini Alasan Pertamina Bantu Impor BBM untuk SPBU Swasta: Harga Tetap Stabil?

Pertamina menegaskan tidak mencari keuntungan dalam membantu impor BBM tambahan bagi SPBU swasta, berharap harga di tingkat konsumen tetap stabil. Mengapa langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan stok?

Pertamina
{{caption}}
Bahlil Pastikan Harga BBM di SPBU Shell Cs Tetap Stabil Usai Impor via Pertamina

Harga BBM nantinya sesuai dengan harga minyak dunia Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini harga ICP sebesar USD 66,07 per barel.

shell
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemerintah Dorong Kolaborasi Pertamina Atasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Ini Alasannya!

Menteri ESDM mendesak perusahaan minyak swasta untuk segera berkolaborasi dengan Pertamina atasi kelangkaan BBM. Langkah ini penting demi menjamin pasokan dan kestabilan harga.

Pertamina
{{caption}}
Stok BBM di Shell Cs Tekor, Menteri Bahil Minta Kolaborasi dengan Pertamina

Menurut Bahlil, pemerintah telah menambah kuota impor BBM sebesar 10 persen di tahun ini bagi SPBU swasta untuk mencegah terjadinya kelangkaan.

shell
{{caption}}
Tahukah Anda? ESDM Buka Opsi Pertamina Impor BBM untuk Atasi Kelangkaan di SPBU Swasta

Kementerian ESDM membuka peluang bagi Pertamina untuk melakukan impor BBM guna mengatasi kelangkaan di SPBU swasta seperti Shell dan BP. Mengapa opsi ini diambil?

Pertamina Impor BBM
{{caption}}
Bahlil: Jangan Ada Lagi Desa Hidup dalam Gelap di 2026

Bahwa menegaskan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal harga diri bangsa.

advertorial
{{caption}}
Bahlil: Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan Sektor Energi Nasional

Bahlil menyebut ada sekitar 45 ribu sumur yang akan ditata ulang melalui kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan BUMD.

advertorial
{{caption}}
Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama Beroperasi pada 2032

Menurut Yuliot, Indonesia telah memiliki arah pengembangan tenaga nuklir sejak 1960-an.

advertorial
{{caption}}
Setahun Kebijakan Pro-Rakyat di ESDM: Tingkatkan SDM dan Ciptakan Ribuan Peluang Kerja

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya transformasi sumber daya manusia melalui kebijakan pro-rakyat.

advertorial
{{caption}}
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Wujud Nyata Sila Kelima Pancasila

Menurut Bahlil, arah kebijakan hilirisasi ke depan harus memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

advertorial
{{caption}}
Dorong Transisi Energi Prorakyat dan Ramah Lingkungan, ESDM Fokus Perluas PLTSa, Biogas dan Biomassa

Pemerintah menegaskan bahwa setiap program transisi energi dirancang agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat tanpa menambah beban biaya.

berita esdm
{{caption}}
Malaysia Pangkas Kuota BBM Bersubsidi RON 95 Mulai April 2026

Pemerintah Malaysia akan melakukan penyesuaian signifikan terhadap kuota pembelian BBM bersubsidi jenis RON 95, dengan tujuan mengatasi penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang adil serta efisien.

anwar ibrahim
{{caption}}
Pelni Siap Ajukan Penambahan Kuota BBM Jelang Idul Fitri 2026, Antisipasi Lonjakan Pemudik

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang Idul Fitri 2026 untuk mendukung mobilisasi masyarakat saat arus mudik Lebaran.

angkutan lebaran
{{caption}}
Pertamina Pastikan Stok BBM Biosolar Pulau Timor Aman, Atasi Antrean Panjang

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menegaskan stok BBM biosolar Pulau Timor dalam kondisi aman dan mencukupi, meskipun terjadi antrean panjang di beberapa SPBU. Penyesuaian kuota dilakukan untuk memastikan ketersediaan hingga 2025.

antrean spbu
{{caption}}
Hiswana Migas Kalbar Dorong Pemda Ajukan Penambahan Kuota BBM dan LPG untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Hiswana Migas Kalimantan Barat mendesak pemerintah daerah mengajukan penambahan Kuota BBM dan LPG demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang terus meningkat. Apa urgensinya di tengah tantangan operasional?

distribusi energi