Hiswana Migas Kalbar Dorong Pemda Ajukan Penambahan Kuota BBM dan LPG untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Barat secara aktif mendorong pemerintah daerah. Mereka meminta pengajuan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) secara signifikan. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang terus meningkat.

Desakan penting ini disampaikan dalam acara Road Show dan pertemuan pengurus DPC Hiswana Migas se-Kalbar. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Aula Hotel Sentosa Singkawang pada Minggu lalu. Ketua DPC Hiswana Migas Kalbar, Rudi Mahalli Ilyas, memimpin langsung pembahasan mendesak ini.

Menurut Rudi, penambahan kuota menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan energi dan pertumbuhan jumlah konsumen di daerah. Oleh karena itu, pengurus Hiswana di daerah diminta menjalin komunikasi intensif dengan kepala daerah setempat.

Urgensi Penyesuaian Kuota Energi Regional

Penambahan kuota BBM dan LPG sangat krusial bagi stabilitas pasokan energi. Ini karena hanya rekomendasi resmi dari kepala daerah yang dapat memungkinkan penyesuaian tersebut. Hiswana Migas mendorong DPC di daerah untuk proaktif berkoordinasi dengan pemerintah. Tujuannya agar usulan kuota benar-benar sesuai kebutuhan lapangan yang dinamis.

Rudi Mahalli Ilyas menegaskan bahwa usulan penambahan kuota ini menjadi fokus utama pembahasan dalam pertemuan. Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh DPC Hiswana Migas dari Landak, Bengkayang, Singkawang, dan Sambas. Penyesuaian kuota sangat penting demi kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok.

"Penambahan kuota BBM maupun LPG hanya bisa dilakukan jika ada rekomendasi kepala daerah," ujar Rudi. Beliau menambahkan, "Kami mendorong seluruh DPC untuk aktif berkoordinasi agar usulan kuota benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.” Jika kuota tidak disesuaikan, potensi kelangkaan energi dapat terjadi. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat luas dan mengganggu aktivitas ekonomi.

Tantangan Operasional dan Margin Usaha SPBU-LPG

Selain isu kuota, pertemuan Hiswana Migas juga membahas persoalan operasional yang dihadapi. Khususnya terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan agen LPG di daerah. Salah satu masalah krusial adalah margin penjualan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.

Margin penjualan ini dilaporkan stagnan selama lebih dari satu dekade terakhir. Kondisi ini dinilai sangat menekan para pelaku usaha di sektor migas. Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) tidak sejalan dengan pendapatan mereka, menciptakan kesenjangan ekonomi.

"Banyak aturan yang harus dipenuhi SPBU, sementara margin belum berubah selama 10 tahun," kata Rudi. Beliau melanjutkan, "Melalui forum ini kami memperjuangkan agar ada perhatian dan evaluasi ke depan.” Banyak aturan dan regulasi yang harus dipenuhi oleh SPBU dan agen LPG, namun margin keuntungan tidak berubah.

Memperkuat Sinergi untuk Kesejahteraan Bersama

Hiswana Migas Kalbar berharap sinergi dan komunikasi dapat diperkuat secara menyeluruh. Ini melibatkan Hiswana Migas sendiri, pemerintah daerah, dan juga pihak Pertamina sebagai penyedia utama. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

Kerja sama yang erat antarpihak sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi. Dengan demikian, masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan BBM dan LPG yang dibutuhkan sehari-hari. Ketersediaan energi yang memadai adalah kunci utama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pertemuan ini juga menjadi sarana vital untuk menjalin silaturahmi antaranggota. Selain itu, ini adalah kesempatan menyamakan langkah strategis. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Hiswana Migas Kalbar secara berkesinambungan. Kesejahteraan anggota juga berdampak pada kualitas pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

Sumber: AntaraNews