Prabowo Sebut Rupiah Melemah karena Kekayaan Indonesia Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlepas dari besarnya aliran kekayaan Indonesia yang keluar ke luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

"Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, selama 22 tahun Indonesia memperoleh keuntungan sekitar USD 436 miliar. Namun dari jumlah tersebut, sekitar USD 343 miliar justru mengalir keluar negeri.

"Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," jelasnya.

Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut berkaitan dengan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu," sambung Prabowo.

Ia mencontohkan, ada pelaku usaha yang melaporkan volume ekspor lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Dalam praktik tersebut, hasil penjualan yang seharusnya masuk ke dalam negeri tidak seluruhnya tercatat.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar," ujarnya.

Prabowo juga mengungkapkan estimasi kebocoran penerimaan negara yang mencapai sekitar USD 150 miliar atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun," ucap Prabowo.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan mekanisme ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan menekan praktik under invoicing.

Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah juga telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai terus mengalami kerugian.

"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.