Pelni Siap Ajukan Penambahan Kuota BBM Jelang Idul Fitri 2026, Antisipasi Lonjakan Pemudik

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyatakan kesiapannya untuk mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang periode arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran mobilisasi masyarakat yang diprediksi akan meningkat signifikan. Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, menegaskan bahwa pengajuan ini merupakan bagian dari persiapan rutin menghadapi musim puncak penumpang.

Peningkatan kebutuhan BBM ini krusial mengingat adanya potensi lonjakan jumlah penumpang serta penyesuaian operasional kapal. Pengajuan kuota tambahan akan disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proses pengajuan direncanakan akan dimulai pada awal Februari mendatang.

Tri Andayani menjelaskan, penambahan kuota BBM ini diperlukan untuk mendukung deviasi rute kapal dan penambahan frekuensi pelayaran. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi kepadatan di sejumlah pelabuhan utama selama periode H-14 hingga H+14 Idul Fitri. Pelni berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik.

Tri Andayani mengungkapkan bahwa konsumsi BBM Pelni mengalami peningkatan signifikan selama masa puncak (peak season) seperti Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru (Nataru). Jika pada kondisi reguler Pelni mengonsumsi sekitar 17 ribu kiloliter BBM per bulan, angka ini bisa melonjak menjadi 20 hingga 21 ribu kiloliter saat musim liburan panjang. Lonjakan ini menunjukkan betapa krusialnya penambahan kuota BBM untuk operasional perusahaan.

Peningkatan konsumsi BBM tersebut tidak terlepas dari dinamika operasional kapal yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Salah satu faktor utama adalah terjadinya deviasi kapal. Deviasi ini merupakan perubahan rute atau jadwal pelayaran yang disebabkan oleh kepadatan penumpang di pelabuhan-pelabuhan tertentu.

Kepadatan pelabuhan memaksa Pelni untuk melakukan penyesuaian agar seluruh penumpang dapat terangkut dengan baik. Oleh karena itu, penambahan frekuensi pelayaran menjadi solusi untuk mengurai kepadatan tersebut. Setiap perubahan operasional ini tentu saja berimplikasi langsung pada kebutuhan bahan bakar yang lebih besar.

Setiap musim puncak, Pelni selalu menghadapi tantangan berupa kepadatan di beberapa pelabuhan yang menjadi titik sentral arus mudik. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menerapkan strategi deviasi kapal dan penambahan frekuensi pelayaran. Deviasi ini memungkinkan kapal untuk beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan, memastikan kelancaran embarkasi dan debarkasi penumpang.

Selain penambahan frekuensi, Pelni juga melakukan pergeseran kapal dari wilayah yang kurang padat ke wilayah yang lebih membutuhkan. Sebagai contoh, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah timur Indonesia dapat diperbantukan untuk melayani rute-rute padat di wilayah tengah dan barat. Pergeseran ini efektif untuk mendistribusikan kapasitas angkut secara merata.

Pergeseran dan penambahan kapal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan konsumsi BBM. Kapal yang bergeser tentu membutuhkan bahan bakar ekstra untuk mencapai pelabuhan tujuan barunya. Oleh karena itu, penambahan kuota BBM menjadi elemen vital dalam strategi operasional Pelni untuk memastikan semua pemudik terlayani secara optimal.

Untuk merealisasikan penambahan kuota BBM ini, PT Pelni (Persero) berencana untuk segera mengajukan usulan kepada BPH Migas. Tri Andayani menyebutkan bahwa pengajuan resmi akan dilakukan pada awal Februari 2026. Pengajuan ini akan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yakni disampaikan kepada BPH Migas melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meskipun pengajuan untuk Idul Fitri 2026 belum secara resmi disampaikan, Tri Andayani optimistis akan mendapatkan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa BPH Migas selalu memberikan dukungan yang diperlukan untuk operasional Pelni, terutama pada masa-masa puncak seperti Lebaran dan Nataru. Dukungan ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi bagi armada Pelni.

Kerja sama antara Pelni, BPH Migas, dan Kemenhub menjadi kunci dalam memastikan kelancaran angkutan laut selama periode mudik. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kebutuhan BBM dapat terpenuhi. Hal ini akan memungkinkan Pelni menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan transportasi laut nasional dengan optimal.

Sumber: AntaraNews