Catat! Bukan Hanya Batu Bara, Seluruh Mineral Wajib Ekspor Lewat BUMN Khusus

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mampu memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional, namun perlu menjaga

Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi baru yang akan sentralisasi ekspor batu bara Indonesia melalui PT DSI secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola komoditas strategis nasional.

Kemendag menerbitkan aturan ekspor melalui DSI. CPO, batu bara, dan ferro alloy wajib dilaporkan mulai Juni 2026 sebelum berlaku penuh pada 2027.

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Pemerintah berencana untuk menerapkan secara menyeluruh kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia tahun 2027.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses transisi tersebut berjalan lancar.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) buka suara terkait aturan yang tengah disiapkan Pemerintah.

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

Kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan.

Bahlil mengatakan, persoalan batu bara PLN sebenarnya bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan secara nasional.

Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM telah membantu PLN memenuhi kebutuhan batu bara, terutama batu bara berkalori menengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan batu bara PLN tetap aman, menepis kekhawatiran terkait pemadaman listrik baru-baru ini. Simak penjelasannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara PLN mencukupi. Namun, pemadaman listrik yang terjadi disebut karena masalah teknis operasional PLN, bukan kurangnya pasokan energi.

Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar sudah dikerahkan ke lokasi untuk membantu penanganan pasca kecelakaan.

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

Hari ini konflik mereda dan kesepakatan damai tercapai, tetapi esok hari ketegangan bisa kembali muncul.

Bahlil menegaskan, sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih mendapat subsidi pemerintah.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah hingga pelayanan PLN terhadap masyarakat.