Mayoritas Sumur Minyak RI Sudah Tua, Bahlil Ungkap 3 Cara Dongkrak Produksi

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah tengah menempuh tiga strategi utama untuk meningkatkan produksi minyak nasional (lifting) yang selama bertahun-tahun terus menurun.

Menurut Bahlil, tantangan terbesar berasal dari usia sumur minyak Indonesia yang sudah sangat tua. Dari sekitar 39.000 hingga 40.000 sumur yang ada saat ini, sebagian merupakan peninggalan era kolonial.

"Dari total hampir 40.000 sumur, yang aktif beroperasi hanya sekitar 16.000 sampai 17.000 sumur,” kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6).

Mayoritas konsesi sumur tersebut dikelola oleh Pertamina. Namun karena sebagian besar lapangan sudah berumur tua, peningkatan produksi tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua. Bahlil mencontohkan keberhasilan penerapan teknologi di lapangan yang dikelola ExxonMobil di Tuban.

Menurut dia, produksi lapangan tersebut meningkat dari sekitar 115.000 barel per hari pada 2024 menjadi 185.000 barel per hari pada 2025. Namun, tren produksi mulai menurun kembali pada 2026 sehingga diperlukan upaya lanjutan, termasuk penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

Bahlil menyebut implementasi EOR menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan kenaikan produksi yang signifikan di sejumlah lapangan.

Pengembangan Lapangan

Strategi kedua adalah mempercepat pengembangan lapangan yang sudah menemukan cadangan dan mengantongi Plan of Development (POD), tetapi belum masuk tahap produksi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang lambat merealisasikan investasi. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam merupakan mandat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sehingga konsesi yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal.

"Kalau sudah diberikan kesempatan, diberikan wilayah kerja, tetapi tidak dijalankan, tentu pemerintah harus mengambil langkah," ujarnya.

Bahlil mencontohkan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang mengalami penundaan bertahun-tahun akibat berbagai perdebatan terkait skema pengembangannya. Setelah pemerintah melakukan percepatan, proyek tersebut kini kembali bergerak.

Ia mengatakan proyek tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2029-2030 dengan nilai investasi sekitar USD 21 miliar. Investasi tersebut juga mencakup pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS).

Buka Lebih Banyak Wilayah Kerja Migas

Strategi ketiga adalah membuka lebih banyak wilayah kerja migas baru melalui lelang. Bahlil menyebut pemerintah akan menawarkan 118 titik wilayah kerja untuk menarik investasi eksplorasi dan menjaga produksi nasional dalam jangka panjang.

Salah satu fokusnya adalah mendukung pengembangan wilayah kerja yang berdekatan dengan fasilitas produksi yang sudah ada, termasuk milik BP di kawasan Papua. Langkah ini dinilai dapat mempercepat penemuan cadangan baru sekaligus menjaga tingkat produksi dari lapangan yang sudah beroperasi.

"Kita melakukan percepatan agar produksi tidak turun dan investasi baru bisa segera masuk," kata Bahlil.

Reporter: Immanuel Christian