Menhut: Kementerian Kehutanan Siap Berikan Dokumen dan Keterangan untuk KPK

Komisi IV DPR berencana untuk mengundang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja yang akan datang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Penegasan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi.

Pernyataan Menhut menjadi pengayaan informasi bagi KPK.

Raja Juli memaparkan secara rinci kronologi audiensi dengan Bupati Kuansing, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan usai pertemuan.

Menhut menyebut Bupati Kuansing meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus dalam map setelah selesai melakukan audiensi.

Menhut Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan MK terkait anggota Polri di jabatan sipil, namun menegaskan peran Polri di Kemenhut sangat krusial untuk pengawasan dan tata kelola.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya **pengelolaan hutan berkelanjutan** untuk mendorong ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bawah Kabinet Merah Putih.

Raja Antoni menekankan, persepsi negatif terhadap PBPH sebagai penyebab kerusakan alam harus diubah.

Raja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.

Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

KPK telah menerima laporan mengenai penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Raja Juli menegaskan bahwa Indonesia ingin mendorong pergeseran agenda iklim global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum The Coalition Senior Representatives Meeting yang berlangsung di sela rangkaian London Climate Action Week.

Kehadiran sistem digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kawasan hutan di Indonesia.

Menhut Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Ayo ke Taman Nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Indonesia kini memasuki babak baru pengelolaan hutan yang tidak lagi hanya berfokus pada kayu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.